Hajinews.id – Cholil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, PP IPHI menanggapi larangan berbuka puasa (bukber) dari Presiden Jokowi bagi para menteri kabinet Indonesia Maju , anggota TNI dan Polri.
Larangan Jokowi soal bukber tersebut termaktub dalam surat resmi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. Disebutkan bahwa endemi menjadi alasan munculnya instruksi Presiden tersebut.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan adanya surat tersebut yang sudah ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan pada Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin sebagai laporan.
Alasan Jokowi melarang bukber
Berikut 3 arahan lengkap Presiden terkait bukber:
- Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih perlu kehati-hatian.
- Sehubungan dengan itu, buka puasa bersama (bukber) pada Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
- Menteri Dalam Negeri segera menindaklanjuti arahan ini kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Selain kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, larangan bukber tersebut juga ditujukan kepada kepala badan/lembaga dan Jaksa Agung, dilansir dari laman Antara.
Respons Ketua MUI Cholil Nafis
Cholil Nafis tidak setuju dengan alasan pelarangan bukber yang dikeluarkan Jokowi belum lama ini tersebut. Menurut ketua yang menggantikan KH Miftachul Akhyar tersebut, kita bisa mengantisipasi penularan Covid-19 kalau memang transisi endemi menjadi alasan larangan tersebut.
“Hemat saya, buka puasa bersama itu baik dan tak beda dengan kumpul-kumpul kondangan, pertemuan dengan pendukung dan konsolidasi,” katanya, dilansir dari Twitter @cholilnafis pada Kamis 23 Maret 2023.
“Maka penularan Covid pun bisa diantisapasi. Pelarangan acara buka puasa bersama, meskipun hanya untuk instansi, kurang tepat dan tak sesuai dengan tradisi keagamaan kita,” ujarnya melanjutkan.
Cuitan Ketua Umum MUI Cholil Nafis tentang larangan bukber dari Jokowi untuk jajarannya.
Soal status endemi Covid-19 Indonesia, Kemenkes imbau tak hapus aplikasi PeduliLindungi yang sudah berubah jadi SatuSehat
