Pemerintah akan Mengambil Utang Rp 598 Triliun di 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani (foto Istimewa)

banner 678x960

banner 678x960

Hajinews.id — Pemerintah Indonesia memastikan defisit APBN pada 2023 berada di bawah 3 persen atau Rp 598,2 triliun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketetapan itu diambil setelah pemerintah menyusun APBN 2023.

Bacaan Lainnya


banner 678x960

“Defisit APBN 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp 598,2 (triliun) atau 2,84 persen. Ini secara konsisten melaksanakan Perppu 1 2020 atau Undang-Undang 2/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis (1/12).

Sri Mulyani memaparkan pendapatan negara pada 2023 ditargetkan mencapai Rp 2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp 2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 441,4 triliun, dan hibah Rp 0,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp 3.061,2 triliun yang terdiri untuk pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,7 triliun.

“Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM,” ungkapnya.

Selain itu, Sri Mulyani melanjutkan belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data kemiskinan masyarakat rentan melalui Survei Register Ekonomi dan Sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga,” lanjutnya.

Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun.

Anggaran itu disebar untuk pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp 69,5 triliun.

“Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp 178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, transfer ke daerah Rp 60 triliun,” imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp 476 triliun.

Anggaran itu dibagi untuk pemerintah pusat Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp 17 triliun, dan pembiayaan Rp 4,3 triliun.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp 104,2 triliun, untuk belanja pemerintah pusat Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun.

Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp 341,3 triliun. Di mana subsidi kompensasi mencapai Rp 339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp 1,7 triliun.

“Infrastruktur tahun depan mencapai Rp 392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp 211,1 triliun, transfer ke daerah Rp 95 triliun, dan pembiayaan Rp 86 triliun. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp 316,9 triliun,” tandasnya.

Sumber: jpnn


banner 800x800

Pos terkait



banner 400x400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *