Majelis Masyayikh Sosialisasi UU Pesantren di Ponpes Tegalrejo

Majelis Masyayikh Sosialisasi UU Pesantren

banner 678x960

banner 678x960

MAGELANG, Hajinews.id – Majelis Masyayikh (MM) kembali mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren serta kelembagaan Majelis Masyayikh di Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang, Senin (28/11).

Sosialisasi ini menjadi titik kedua di Jawa Tengah, setelah sebelumnya, pada akhir Oktober lalu pelaksanaan kegiatan serupa dilakukan di APIK Kaliwungu, Kendal pada akhir Oktober lalu.

Bacaan Lainnya


banner 678x960

Sosialisasi menghadirkan narasumber Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghofarrozin dan Anggota Majelis Masyayikh Dr KH Abdul Ghofur Maimoen serta KH Ahmad Izzudin Abdurrohman Lc MSi narasumber dari API Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang. Sebagai moderator Dr KH Abu Choir MA.

Majelis Masyayikh dalam kegiatan ini menargetkan kalangan pesantren seperti unsur Dewan Masyayikh atau Pengasuh Pesantren, baik jenjang Pendidikan Diniyah Formal (Ula, Wustha dan Ulya), Muadalah (Ula, Wustha dan Ulya), Mahad Aly di wilayah Magelang dan kabupaten/kota sekitarnya serta perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten. Peserta hadir sebanyak 115 orang.

SOSIALISASI UU PESANTREN: Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghofarrozin dan Anggota Majelis Masyayikh Dr KH Abdul Ghofur Maimoen saat menjadi narasumber

Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghofarrozin Med menjelaskan, hingga akhir tahun 2022 ini, sosialisasi terus dilakukan secara masif. Tujuannya agar, semakin banyak masyarakat pesantren terutama pondok pesantren serta pengasuh pesantren mengetahui, mengerti secara memahami subtansi dari UU Pesantren.

“Sampai sejauh mana pelaksanaannya, apa manfaatnya bagi pesantren. Hal-hal yang terkait dengan substansi dalam Undang-Undang juga dapat dipahami secara utuh,” kata KH Abdul Ghofarrozin yang akrab disapa Gus Rozin.

Gus Rozin menambahkan, prinsip dan norma dalam UU Pesantren ini diantaranya merupakan bagian dari rekognisi, afirmasi dan fasilitasi negara pada Pesantren. UU Pesantren ini juga lahir dalam rangka  peningkatan kualitas pesantren baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

“Namun yang tak kalah penting dan perlu ditegaskan, kehadiran UU Pesantren ini adalah untuk menjaga keberagaman dan bukan menyeragamkan, menjaga kemandirian dan kekhasan pesantren serta menjaga independensi dan bukan intervensi,” terang Gus Rozin dihadapan para pengasuh pesantren.

Tugas Majelis Masyayikh

Sementara itu, Anggota Majelis Masyayikh Dr KH Abdul Ghofur Maimoen melanjutkan, ada 6 tugas utama Majelis Masyayikh sesuai mandat UU Pesantren yakni menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, memberi pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren, merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren, merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu serta  memeriksa keabsahan setiap syahadah / ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren.

“Hadirnya Majelis Masyayikh ini sebagai bentuk rekognisi negara terhadap kekhasan pendidikan pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren. Keberhasilan dari mutu pesantren bukan berarti ada akreditasi atau dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan rigid (kaku) seperti namun dengan ukuran-ukuran atau kriteria minimal yang juga diketahui dan dipahami oleh pesantren.” terang Pengasuh Ponpes Al-Anwar, Sarang.


banner 800x800

Pos terkait



banner 400x400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *