Membaca Peta Pilpres 2024 yang Kian Terang

Membaca Peta Pilpres 2024
Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik
banner 800x800 banner 678x960

Oleh: Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik

Hajinews.id Komposisi politik menyempit. Peta calon presiden jalan panjang menuju 2024 muncul setidaknya modelnya mulai terbaca; dengan mudah divisualisasikan. Deklarasi dukungan, agresivitas gerakan politik dan konsolidasi elit semakin masif. Hampir terus menerus. Seolah-olah pemilihan presiden akan diadakan dalam beberapa hari. Semua mesin politik memanas dari hulu hingga hilir. Semua pejuang berpacu dengan waktu.

Ada lebih banyak kemacetan lalu lintas dalam beberapa hari terakhir. Publik penuh dengan isu pemilu. Mengutip Jürgen Habermas: sulit untuk memisahkan ruang publik dari masalah politik. Dia bernafas dari gairah politik elitis, yang semakin keras. Semua pengumpulan informasi dibangun untuk tujuan pemilihan saja. Masalah keuangan, utang, dan ancaman depresi luput dari perhatian.

Menurut Antonio Gramsci, dunia politik akan menjadi hegemoni debat pemilu di masa depan. Terutama pemilihan presiden. Meskipun pemilihan anggota parlemen terpinggirkan. Padahal, kemenangan di parlemen sangat penting untuk kepentingan politik strategis. Dalam sistem presidensial multipartai yang ekstrem seperti di Indonesia, dewan yang berkuasa tidak hanya menjadi mitra utama eksekutif, tetapi juga bisa menjadi sandera politik presiden terpilih.

Bacaan Lainnya


banner 678x960

Periode awal Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi jadi presiden menjadi bukti sahih saktinya posisi dewan. Saat itu, dua presiden ini menjadi minority president karena tak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Semua kepentingan politik pemerintah ditolak. Kata Juan Linz, inilah cacat bawaan akut presidensialisme multipartai. Eksekutif dan legislatif sering bentrok yang berujung deadlock. Itu artinya, pemilihan dewan sama pentingnya dengan urusan pilpres.

Oleh karena itu, publik jangan terjebak manuver elite yang menggiring Pemilu 2024 semata persoalan pilpres, melupakan urusan pileg dan akselerasi partai. Ini adalah salah satu hal yang belum selesai dalam urusan pemilu mendatang. Semua mata hanya tertuju pada pemilihan presiden dan melupakan yang lain. Berbahaya bagi demokrasi, bukan?

Serba Tak Pasti

Membaca dinamika politik yang berkembang belakangan mesti diletakkan dalam konteks serba ketidakpastian. Belum sepenuhnya tuntas. Banyak hal-hal yang belum selesai. Mulai poros koalisi hingga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Masih serba dinamis dan mengandung sejuta misteri yang tak bisa ditafsir dengan mudah.

Pertama, soal poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang paling awal deklarasi. Sampai saat ini belum memutuskan jagoan capres dan cawapres yang bakal diusung tanding. Airlangga Hartarto memang capres harga mati Golkar. Tapi PAN dan PPP sepertinya punya jagoan berbeda. Mereka mengusulkan nama lain di luar KIB. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, dan nama besar lainnya.

Sikap PAN dan PPP bisa ditafsirkan dua hal sekaligus. Tafsir pertama demi merawat konstituen mereka yang split ke banyak tokoh kunci. Tafsir kedua sangat mungkin ini cara PAN dan PPP menolak halus pencalonan Airlangga Hartarto sebagai capres dari KIB. Caranya dengan deklarasi sejumlah pengurus wilayah mengusulkan nama lain tanpa Airlangga. Ujian utama KIB tentu soal capres dan cawapres yang akan diusung. Selama dalam kesepakatan bersama, koalisi dijamin langgeng. Begitupun sebaliknya.

Kedua, tentang koalisi Gerindra dan PKB. Agak sedikit maju. Koalisi dua partai yang belum pernah koalisi ini secara definitif mencapreskan Prabowo Subianto. Problemnya, mengapa Muhaimin Iskandar tak otomatis diumumkan sebagai pasangan Menhan itu? Bukankah Muhaimin sejak lama berhasrat maju pilpres? Alasan yang mungkin bisa diraba publik tentu soal elektabilitas Cak Imin yang tak muncul signifikan di berbagai survei. Prabowo butuh pendamping yang bisa menderek elektabilitas. Bukan sebaliknya justru menjadi beban politik.

Prabowo terlihat mencari pasangan yang bisa menutup celah selama ini. Terutama di Jatim dan basis nahdliyin. Pilihan berkoalisi dengan PKB tentu karena alasan itu. Problemnya, jarak pemilih PKB dengan pemilih Cak Imin cukup jauh. Setidaknya jika melihat data survei yang jomplang. Pemilih PKB di kisaran 9,69 persen. Sementara elektabilitas Cak Imin di bawah satu persen.Jika Prabowo mencari tokoh NU menunya banyak. Sebut saja misalnya Kyai Maruf Amin, Yahya Cholil Tsaquf, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, atau Yaqut Cholil Qoumas.

Ketiga, poros koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Poros perubahan ini cenderung penuh gegap gempita. Faktornya tentu sosok Anies Baswedan yang dinilai antitesis Jokowi yang menjadi tumpuan kelompok oposan anti kekuasaan. Yang menjadi soal, Demokrat dan PKS berebut wakil Anies. Tentu ini bukan perkara mudah. Jika salah satu partai kecewa, koalisi ini bisa bubar jalan.

Sangat rasional jika PKS dan Demokrat ngotot berebut mendampingi Anies. Tentu kedua partai ini berharap efek ekor jas. Demokrat dan PKS layak khawatir karena pemilih Anies yang selama ini ke PKS perlahan migrasi ke NasDem. Termasuk pemilih Demokrat sebagian ada yang hijrah ke NasDem. Demokrat relatif tertolong sosok AHY sebagai jangkar peredam pemilih Demokrat tak ke Nasdem. Beda ceritanya dengan PKS yang potensial bedol desa.


banner 800x800

Pos terkait



banner 400x400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *