Aksi Depan Gedung KPK, Pergerakan Elemen Rakyat: Hentikan Upaya KPK Kriminalisasi Anies Baswedan!

banner 800x800 banner 678x960

Hajinews.id – Ketua KPK Firli Bahuri saat ini tengah menjadi sorotan atas manuvernya yang ditengarai untuk menjegal Anies Baswedan dicalonkan sebagai capres pada pilpres 2024 mendatang.

Sekelompok massa yang menamakan diri Pergerakan Elemen Rakyat (PEREKAT) menggelar Aksi damai dan penyampaian pendapat dimuka umum, bertempat di gedung merah putih KPK tanggal 03 Oktober 2022.

Bacaan Lainnya


banner 678x960

Adapun aspirasi yang disampaikan di antaranya:

Berupaya menghentikan siasat jahat KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri, yang berupaya memaksakan mengkriminalisasi Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E, karena ini dikhawatirkan akan berpotensi terjadi kegaduhan politik yang mengganggu ketertiban umum dan untuk menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam tuntutan kedua, peserta aksi mendorong KPK agar segera menyelesaikan kasus-kasus besar korupsi yang sampai saat ini mangkrak tidak ada kejelasan dalam proses penyelidikan, sehingga terkesan KPK melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus tersebut.

Kemudian meminta KPK agar tidak tebang pilih kasus korupsi, dimana kasus-kasus yang melibatkan para pejabat rezim pemerintah, yang jelas-jelas terlihat indikasi terjadinya korupsi justru dibiarkan.

Bila tuntutan-tuntutan ini tidak dapat dipenuhi, peserta aksi meminta ketua KPK Firli Bahuri untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak becus dalam menjalankan amanat rakyat Indonesia dalam menciptakan kondisi negara yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri dinilai tidak menegakkan pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya. Diduga Firli terbelit dalam beberapa skandal gratifikasi dan berbagai pelanggaran kode etik sejak menjabat deputi penindakan.

hingga menjadi ketua pemberantasan korupsi periode 2019 – 2023, dimana sebagian skandal itu membuat ia terkena sangsi pelanggaran etik antara lain:

Pada April 2018 – Juni 2019. Semasa menjabat sebagai Deputi penindakan KPK, Firli diduga membocorkan 26 kasus operasi tangkap tangan yang direncanakan KPK.
Nama Firli muncul dalam dalam kasus korupsi yang menyeret bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani.

Pimpinan KPK sepakat menghentikan 36 kasus korupsi ditahap penyelidikan.
Melanggar etik lantaran menggunakan helicopter saat pulang kampung ke desa Lontar Muara Jaya, Sumatera Selatan.

Menyelundupkan pasal tes wawasan kebangsaan (TKW) dalam peraturan KPK tentang pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil Negara. Lalu ia menonaktifkan 75 pegawai KPK yang terbukti memiliki kredibilitas dalam pemberantasan korupsi yang tak lulus tes tersebut.

Tujuan dilaksanakan aksi ini tidak lain untuk menciptakan suasana yang kondusif dimasyarakat, dan sudah menjadi tugas KPK sebagai salah satu lembaga tinggi Negara yang independen bebas dari campur tangan siapapun untuk mengemban amanat rakyat dalam memberantas korupsi, bukan justru menggunakan wewenangnya untuk melancarkan agenda-agenda oligarki untuk menjarah negeri ini.

 


banner 800x800

Pos terkait



banner 400x400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *