Mengapa KPK Bernafsu Mentersangkakan Anies?

KPK Bernafsu Mentersangkakan Anies
KPK Bernafsu Mentersangkakan Anies
banner 800x800 banner 678x960

Oleh: Isa AnsoriKolumnis, Sedang berjuang menjahit tenun kebangsaan

Bisa jadi ketidakmampuan oligarki membeli Anies inilah, maka segala skenario untuk memenjarakan Anies dilakukan.

Bacaan Lainnya


banner 678x960

Hajinews.id – Semakin terlihat bahwa elektabilitas Anies memang sangat tinggi dan berpotensi akan menjadi presiden di 2024. Itu juga berarti bahwa sejatinya berbagai survei yang menempatkan Anies pada posisi ke tiga setelah Prabowo dan Ganjar atau setelah Ganjar dan Prabowo, patut dipertanyakan kesahihannya.

Kalau Anies tidak berpotensi menjadi presiden, kenapa Anies yang selalu dibidik dan dikejar-kejar. Bahkan Anies selalu menjadi sasaran fitnah dan berita bohong. Padahal masih ada calon lain yang katanya elektabilitasnya melebihi Anies. Mereka aman-aman saja.

Yang terbaru adalah berita Koran Tempo, 1 Oktober 2022. Tempo menuliskan “Begini Upaya Firli Bahuri Diduga Menjerat Anies Baswedan di Kasus Formula E”.

Dalam ulasannya, Koran Tempo menuliskan bahwa ada upaya dari ketua KPK, Firli Bahuri untuk memaksa mentersangkakan Anies, meski ahli hukum yang ditanya belum menemukan unsur pidana dalam penyelenggaraan Formula E.

Ketua KPK Firli Bahuri bahkan disebutkan mendesak berkali kali satuan tugas penyelidik agar menaikkan status kasus Formula E ini ke tahap penyidikan.

Ada keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024.

Publik patut mempertanyakan mengapa hanya Anies yang diburu? Padahal banyak kasus mangkrak di KPK yang belum dituntaskan. Misalkan kasus bus Trans Jakarta, Kasus E – KTP yang disebut sebut juga melibatkan calon capres lain, Kasus Harun Masiku yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya dimana, kasus pembelian tanah Sumber Waras, sepertinya tidak ada upaya untuk kasus-kasus itu, kecuali sekarang seolah bekerja berdasarkan pesanan, Anies dihadang, Anies harus dijegal, dan salah satu upaya yang dianggap bisa adalah dengan memanfaatkan KPK utnuk kepentingan itu.

Namun sayangnya entah bekerja untuk siapa Firly ini, sehingga menjadikan KPK menjadi lembaga yang kredibilitasnya memberantas korupsi patut dipertanyakan.

Publik pun juga patut mempertanyakan, sesungguhnya Firli ini sedang bekerja untuk siapa, sehingga bernafsu sekali mentersangkakan Anies?

KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi sejatinya diharapkan bekerja secara fair dan profesional dalam pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih, namun sayangnya saat ini kita dipertontonkan secara telanjang cara kerja KPK yang melanggar etika dan moral.

Sebagai masyarakat yang mencintai KPK dan taat hukum, tentu kita tak ingin penegakan hukum menjadi timpang, tebang pilih dan tidak profesional seperti saat ini, hukum menjadi alat politik kekuatan tertentu untuk memasung demokrasi.

Sudah semestinya KPK dan aparat hukum lainnya yang menjadi garda depan penegakan hukum dijauhkan dari kepentingan kotor para politisi hitam dan kekuasaan jahat dan oligarki yang akan merusak negeri ini.

Mengingat kembali apa  yang disampaikan oleh SBY bahwa ada dugaan pilpres akan dipaksakan dua calon. Ini berarti akan ada penjegalan terhadap Anies sebagai capres.

Diketahui, SBY sempat melontarkan pernyataan dirinya mengendus adanya potensi kecurangan di Pemilu 2024 mendatang.

Mencermati apa yang terjadi dengan Anies dengan elektabilitasnya yang semakin tak bisa dibendung, sepertinya ada kekuatiran bagi pejabat istana dan oligarki akan masa depannya. Anies dianggap sebagai orang yang akan mempersulit kerakusan dan ketamakan mereka selama ini.

Anies tentu sudah menunjukkan  keberaniannya melawan oligarki yang selama ini menindas rakyat dan menguras kekayaan negara bersama pejabat jahat istana.

Bisa jadi ketidakmampuan oligarki membeli Anies inilah, maka segala skenario untuk memenjarakan Anies dilakukan. Dan kini semuanya sedang bekerja.

Lalu akankah kita diam? Tentu tidak! Darah juang Anies adalah darah juang kita, maka tak ada pilihan kecuali melawan upaya-upaya hukum yang mengandung pesanan.

Semoga KPK bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak tebang pilih.

Surabaya, 1 Oktober 2024


banner 800x800

Pos terkait



banner 400x400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *