Ngenes! BLT Cuma Obat Penenang Sementara Rakyat Miskin Hadapi Tekanan BBM Naik

Ilustrasi (foto: CNN Indonesia)

banner 800x800

banner 400x400

Hajinews.id — Belum genap dua pekan harga BBM jenis pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax naik, tapi dampaknya sudah langsung terasa di masyarakat.

Bukan cuma soal biaya beli bensin yang makin mahal sekarang. Semua harga pangan dan biaya transportasi juga makin berat.

Bacaan Lainnya

Terlebih, kenaikan harga BBM tak diikuti dengan peningkatan gaji di perusahaan. Hidup rasanya makin sulit. Dompet mengempis, tapi apa-apa makin mahal.

Lihat saja di pasar, harga cabai yang sempat turun kembali merangkak sekarang. Begitu juga dengan beras yang terus naik sejak pemerintah mengerek harga BBM pada 3 September 2022 lalu.

Kenaikan harga BBM juga membuat tingkat okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel merosot. Masyarakat seakan enggan untuk bepergian atau berlibur di tengah melonjaknya harga barang.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranawa Eryana mengatakan rata-rata keterisian kamar hotel di Yogyakarta turun hingga 20 persen sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM.

Penurunan tingkat hunian paling tajam dialami hotel bintang dua dan di bawahnya.

Omongan Deddy itu juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran. Menurut dia, tingkat okupansi hotel akan turun hingga 5 persen secara nasional pada September 2022.

Dari sisi transportasi, tarif angkutan kota (angkot) di beberapa kota seperti Bandung, Bogor, dan Medan sudah naik sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000.

Ongkos bus antar kota antar provinsi (AKAP) kelas ekonomi juga ikut naik sekitar Rp30 sampai lebih dari Rp50 per km untuk setiap penumpang.

Selain itu, tarif ojek online (ojol) yang menjadi andalan masyarakat perkotaan juga ikut meningkat. Kenaikannya beragam. Namun, tarif minimal dengan jarak 4 kilometer (km) ditetapkan paling murah Rp8.000 sampai Rp10 ribu.

Sayangnya, kenaikan tarif ojol hanya menguntungkan pihak aplikator. Sementara, driver ojol tak mendapatkan kenaikan pendapatan.

Seorang driver ojol bernama Adi (32) mengeluhkan hal tersebut. Situasi ini membuat Adi harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bensin.

Sementara, pendapatannya tak bertambah. Kenaikan tarif ojol tak berdampak pada kantong Adi.

Biasanya, Adi menghabiskan Rp50 ribu untuk beli bensin selama satu hari. Kini, ia terpaksa mengeluarkan Rp70 ribu untuk membeli bahan bakar per hari.

Sialnya lagi, Adi mengaku tak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Padahal, sepekan sebelum harga BBM naik, pemerintah sudah gembar gembor mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT BBM) untuk masyarakat.

Saat ini, ada tiga jenis bantuan sosial (bansos) yang diberikan ke masyarakat usai kenaikan harga BBM. Total dana yang dikucurkan pemerintah untuk bansos BBM tersebut sebesar Rp24,17 triliun.

Pertama, BLT sebesar Rp150 ribu untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama empat bulan. Total dana untuk bansos ini mencapai Rp12,4 triliun.

Pertama, BLT sebesar Rp150 ribu untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama empat bulan. Total dana untuk bansos ini mencapai Rp12,4 triliun.

Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK sebesar Rp600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja.

Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.

“Tidak ada tuh, tidak dapat bantuan dari pemerintah,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/9).

Untuk mengatasi hal itu, Adi memangkas anggaran belanja bulanannya.

“Saya serahkan ke yang di rumah. Paling yang diirit-irit ya beli makanan. Saya makan (lauk) apapun tidak masalah yang penting ada nasi,” ujar Adi.

Sementara nasib Finda (31) lebih baik. Karyawan swasta itu mengaku mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar Rp600 ribu.

“Puji Tuhan dapat BSU,” kata Finda.

Kendati begitu, ia merasa BLT Rp600 ribu masih saja kurang karena biaya kebutuhan lain semakin mahal imbas kenaikan harga BBM.

“Honestly kurang sih, karena kebutuhan yang lain ikut naik, sedangkan tidak ikut naik. Tapi ya tetap bersyukur saja sih, dikasih segitu dari pemerintah,” tutur Finda.

Untuk menyiasati situasi ini, Finda terpaksa harus berhemat. Ia bahkan mulai beralih memakai angkutan umum ketimbang transportasi pribadi.

“Naik angkutan umum, kadang ya naik ojol sih,” imbuh Finda.

Sama seperti Finda, Nay (31) yang juga mendapatkan BSU Rp600 ribu mulai memangkas pengeluaran yang tidak perlu karena kenaikan harga BBM.

Perempuan yang berprofesi sebagai guru SD di Sidoarjo ini menilai BSU itu hanya cukup untuk satu bulan saja.

“Paling kalau Rp600 ribu cuma buat BBM. Tapi kalau itu (BSU) untuk belanja, beli BBM, listrik, ya jelas tidak cukup,” katanya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengibaratkan pemberian BLT BBM hanya sebagai obat penenang bagi masyarakat. Dengan kata lain, bantuan dari pemerintah tak bisa jadi obat permanen atau jangka panjang atas kenaikan harga barang dan transportasi saat ini.

“Jadi penyakit inflasi yang tinggi masih, masyarakat miskin mendapatkan obat penenang berupa BLT. Setelah BLT dibagikan ya masyarakat miskin akan kembali susah untuk mengonsumsi barang-barang kebutuhan pokok yang harganya sudah melambung,” katanya.

Ia membenarkan jika kenaikan BBM memang sangat berdampak pada banyak hal, baik langsung maupun tidak.

“Yang langsung itu seperti tarif transportasi. Tapi dampak tidak langsungnya banyak. Kenaikan barang bahan makanan misalnya, itu pasti kenaikannya bisa bertahap dan bahkan bisa berbulan-bulan kenaikannya,” ujar Nailul.

Senada, Ekonom Centre of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan harga BBM akan berimbas pada banyak hal. Tak hanya pangan dan transportasi, tapi juga industri perhotelan.

“Jadi hampir semuanya terpengaruh, makanan, barang industri itu semua terdampak,” terang Bhima.

Ia menilai pemberian BLT BBM untuk masyarakat terlalu kecil. Apalagi, bantuan disalurkan setelah BBM naik.

“Jadi sangat tidak cukup dari segi nominal. Secara timing juga tidak pas, harusnya sebulan dua bulan sebelumnya sudah diberikan,” katanya.

Selain itu, Bhima berpendapat penerima BLT BBM kurang tepat. Pasalnya, pemerintah mengucurkan BLT kepada penerima program keluarga harapan (PKH).

Padahal, di luar PHK, masih banyak masyarakat kelas menengah atau rentan miskin yang tak masuk sebagai penerima PKH dan butuh bantuan pemerintah setelah harga BBM naik.

Di sisi lain, Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus melakukan tiga hal agar BLT BBM ampuh menjadi obat atas kenaikan harga BBM.

Pertama, pemerintah harus cepat menyalurkan BLT BBM kepada seluruh penerima. Kedua, penyaluran bantuan harus tepat sasaran.

Ketiga, pemerintah harus mengevaluasi lagi apakah BLT yang disalurkan cukup untuk membantu masyarakat menengah dan menengah bawah.

Dari tiga hal itu yang paling sulit dilakukan adalah poin kedua. Maklum, sudah jadi rahasia umum bahwa penyaluran BLT tak pernah tepat sasaran.

“Bagi yang dapat mungkin bisa jadi bantalan, tapi yang tidak dapat bagaimana? Masalahnya, kalau kami lihat contoh BPNT itu mayoritas (masyarakat miskin) nggak dapat,” jelas Faisal.

Maka dari itu, pemerintah harus mengevaluasi kembali penerima BLT BBM, mulai dari peserta PKH yang sebanyak 20,65 juta orang hingga pekerja bergaji Rp3,5 juta.


banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.