Motif Parang Rusak Dalam Kasus ‘Polisi Tembak Polisi’

Polisi Tembak Polisi
Polisi Tembak Polisi

banner 800x800

banner 400x400

Oleh: Ilham Bintang

Hajinews.id – Rasanya, belum pernah terjadi hampir seluruh rakyat Indonesia involved dan tanpa komando serempak bersuara seperti  dalam kasus “Polisi Tembak Polisi“.   Sejak kasus itu merebak tanggal 8 Juli lalu praktis sejak itulah ruang publik gemuruh. Tiada henti menyuarakan narasi tentang kebenaran, kejujuran, dan demi keadilan sesuai norma – norma kehidupan  bermasyarakat. Suara  itu muncul di saluran media mainstream maupun di media sosial. Tidak ada yang bisa membendung.

Bacaan Lainnya

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bulan Juni lalu memang mencatat 210 juta rakyat Indonesia kini terhubung dengan internet. Bisa jadi sebanyak pegguna internet itu yang bersuara di ruang publik menuntut pengungkapan kasus “Polisi Tembak Polisi” yang menggegerkan itu. Terutama ketika merespons  keterangan para pejabat terkait yang ternyata mengada-ada, mengarang- ngarang. Seperti yang terjadi  setelah pimpinan Polri sendiri meralat konstruksi pertama mengenai peristiwa itu yang disebutkan dipicu oleh pelecehan seksual ajudan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati, istri Irjenpol Ferdy Sambo. Saya tidak akan mengurai lagi kontruksi peristiwa yang sudah diketahui luas masyarakat sesuai versi terbaru pihak Polri.

Hasil Tim Khusus Polri yang mengusut kasus itu kita sudah tahu.  Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo bersama dua tersangka lainnya, RR dan KM telah ditetapkan tersangka dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua (pasal 340 KUHP). Adapun Baradha E tersangka sebagai pelaku pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP.

Total 31 perwira Polri dari pangkat Bharada, perwira menengah hingga tiga perwira tinggi bintang satu kini diperiksa secara intensif dalam kasus itu. Pemeriksaan terkait pelanggaran etika dan pidana.  Dari jumlah itu perhari Jumat (12/8) anggota kepolisian yang telah diamankan di patsus (tempat khusus) saat ini telah berjumlah 12 bertambah satu dari sebelumnya 11.

People power

Presiden Jokowi  merespons gemuruh suara publik itu. Empat  kali  Presiden mengingatkan pimpinan Polri agar kasus dibuka secara terang benderang. Jangan ada yang ditutupi. “Supaya tidak ada keraguan di tengah masyarakat,” tegasnya. Adapun Kapolri shttps://hajinews.id/tag/ferdy-sambo/elain mendapat tekanan dari Presiden, juga oleh  “people power” itu sejak kasus menjadi konsumsi publik.

Dalam dua artikel yang lalu, “Babak  Baru Horor & Teror ‘Kasus Polisi Tembak Polisi’” ( 21 Juli 2022) dan “Terima kasih Jenderal,  Telah Mengoreksi Diri” ( 7 Agustus 2022), saya mencatat hampir seluruh permintaan masyarakat, terutama keluarga korban Brigadir Yosua telah dipenuhi Kapolri. Mulai dari autopsi ulang jenasah hingga pemakaman kembali secara dinas Polri. Kamis (11/8) Satgas Khusus Merah Putih yang dipimpin Ferdy Sambo juga telah dibubarkan.  Borok-borok Satgas Merah Putih — institusi non struktural Polri yang dipimpin Ferdy Sambo —  memang kena dampak amuk publik. Jadi bulan- bulanan di media sosial. Dianggap  sumber legitimasi kejahatan oknum aparat kepolisian. Sejauh data yang terungkap, kebetulan memang hampir semua yang terlibat dalam kasus “Polisi Tembak Polisi” adalah anggota Satgas Khusus itu. Suara publik selanjutnya menuntut agar Kapolri mengumumkan alasan pembubarannya. Mereka menghendaki  hasil audit aktifitas institusi non struktural itu dipaparkan di depan umum. Begitulah tampaknya “people power” di era tehnologi digital. Lebih massif, lebih bising dan menyeramkan dibandingkan dengan aksi unjuk rasa fisik sebesar apapun. Gemuruh suara rakyat menembus ruang dan waktu. Menyelinap masuk rumah, kamar tidur, hingga di rumah- rumah penduduk di pelosok desa terpencil di kaki gunung. Permintaan agar Kapolri mengundurkan diri mereka juga suarakan, masuk dalam list yang terbanyak dipercakapkan di media sosial. Merujuk  “fatwa” Kadiv Propam  Ferdy Sambo di masa jaya yang sekarang dimainkan di media sosial. Fatwa tentang pelanggaran  yang dilakukan seorang perwira Polri harus menyeret pejabat dua tingkat di atasnya ikut bertanggung jawab.

Memang betul, tidak semua suara yang bergema di ruang publik mengandung kebenaran. Banyak yang ngawur, berdasar karangan bebas. Juga mengandung ucaran kebencian yang kemungkinan bersumber dari rasa dendam pihak yang  pernah merasakan tindak kekerasan dari aparat polisi. Tapi banyak lucu dan menghibur.Ada pula yang pandai merangkai cerita tentang motif  pembunuhan secara ekstrim, frontal dengan motif  “pelecehan seksual” versi resmi. Soal motif ini sejak awal, memang diulas netizen berseri-seri, sangat mendalam, dan banyak versi. Sejak awal masyarakat  tak mempercayai versi resmi yang sudah dibatalkan Polri. Definisi pelecehan seksual memang  janggal untuk dipakai sebagai motif untuk peristiwa itu. Tidak ada teori kelas masyarakat  bawah (ajudan) melecehkan atasan (istri jenderal) dalam relasi kuasa. Definisi pelecehan untuk golongan atasan kepada strata di bawahnya. Namun, bisa dikatakan  itulah konsekwensi dari sikap pihak Polri yang pada awalnya berusaha menutup- nutupi kejadian sebenarnya.

Motif  Pembunuhan


banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.