Beras Melimpah, Pemerintah Siap Hadapi Potensi Krisis Pangan Dunia

Kuli pangguk beras di Pasar Baru Wergu, Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sedang menimbang beras, Jumat, (9/4/2021).

banner 800x800

banner 400x400

 

Jakarta, Hajinews.id– Indonesia menjadi salah satu negara yang mengkhawitirkan krisis pangan yang bakal melanda berbagai negara. Dalam forum forum Internasional, Presiden Joko Widodo selalu mengemukakan isu pangan, termasuk mempersiapkan jalan keluar dari potensi krisis tersebut di dalam negeri.

Bacaan Lainnya

Saat ini, Indonesia dipercaya untuk membantu mitigasi dan memberikan solusi atas dampak-dampak krisis pangan, energi dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama yang diakibatkan pandemi COVID-19 dan krisis antara Ukraina dan Rusia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kepercayaan itu berwujud dengan bergabungnya Indonesia dalam Global Crisis Response Group (GCRG).

Ia memaparkan, pembahasan dalam forum Sherpa GCRG mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, dan isu finansial, yang sejalan dengan pembahasan dalam agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.

“Indonesia telah mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional. Tahun ini Indonesia memiliki surplus produksi beras sebanyak 7 juta ton,” katanya.

Demikian pula halnya dengan ketahanan energi, komoditas batu bara Indonesia menjadi diminati dikarenakan tingginya harga minyak dan gas akibat konflik di Eropa Timur.

“Indonesia berperan dalam menghadapi krisis global yang terjadi di Eropa Timur saat ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam pemenuhan komoditas pangan dan energi, khususnya batu bara di kawasan,” ujar Airlangga, Kamis (23/6).

Terkait peran Indonesia di GCRG dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Airlangga berharap, UNESCAP dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal kajian terhadap fokus pembahasan GCRG (pangan, energi, dan finansial).

Kajian skema pembiayaan untuk pembangunan seperti melalui skema pembiayaan campuran/blended finance, dan dalam upaya transisi energi serta penanganan perubahan iklim.

“Untuk kajian tentang pangan, kami berharap hasil kajian itu akan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pangan nasional,” imbuh Airlangga.

Pemerintah telah menyelaraskan kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan seluruh 17 SDGs. Tujuan SDGs tersebut juga dituangkan dalam Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga hingga Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.