Sri Mulyani Ungkap Pertamina Bisa Tekor Rp 190,8 T Akibat Lonjakan Harga Minyak


banner 800x800

banner 400x400

Jakarta, Hajinews.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan arus kas PT Pertamina (Persero) bakal tekor atau defisit. Hal ini lantaran Pertamina harus menanggung selisih harga antara harga jual eceran BBM dengan harga keekonomiannya di tengah lonjakan harga acuan minyak dunia.

“Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional Pertamina sejak Januari constantly negatif,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang disiarkan virtual Kamis, 19 Mei 2022.

Bacaan Lainnya

Dalam slide yang Sri Mulyani tampilkan, harga jual eceran (HJE) BBM Pertalite Rp 7.650 per liter. Sedangkan harga keekonomian (dengan harga Indonesia crude price atau ICP US$ 100 per barel) Rp 12.556 per liter.

“Tentu kalau dia harus impor bahan bakar, maka dia juga membayarnya dalam bentuk dolar. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun,” ujarnya.

Sri Mulyani mengestimasikan defisit arus kas Pertamina mencapai US$ 12,98 miliar atau setara dengan Rp 190,8 triliun dalam kurs Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat pada Desember 2022. Estimasi itu bisa terjadi jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah.

Namun, dia mencatat, akibat kenaikan ICP yang meningkat signifikan, arus kas operasional Pertamina pada Maret 2022 negatif US$ 2,44 miliar. Sedangkan harga keekonomian BBM Pertalite dalam APBN 2022 (Harga ICP US$ 63 per barel) hanya Rp 8.678 per liter.

Karena sudah memasuki Mei menjelang Juni, dengan adanya defisit operasional ini, Sri menuturkan Pertamina meminjam uang. Hal itu menyebabkan cost of fund dalam situasi meningkat.

“Tentu tidak dalam situasi yang preferable,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menjelaskan subsidi dalam undang-undang APBN dihitung berdasarkan harga jual eceran atau harga yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan harga asumsi APBN adalah harga keekonomian dengan harga ICP masih di US$ 63 per barel. Karena itu, APBN mengalokasikan harga saat ICP US$ 63 dengan harga jual eceran dikalikan dengan volume dan nilai tukar.

Dalam rapat kerja beserta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sri Mulyani memaparkan belanja negara diproyeksi naik Rp392,3 triliun dari sebelumnya Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun.

Lonjakan tersebut utamanya dipicu karena peningkatan beban subsidi energi (BBM dan listrik) dari pagu awal Rp134 triliun untuk sepanjang tahun ini menjadi Rp208,9 triliun.

Lonjakan tersebut utamanya dipicu karena peningkatan beban subsidi energi (BBM dan listrik) dari pagu awal Rp134 triliun untuk sepanjang tahun ini menjadi Rp208,9 triliun.

Perlu diingat bahwa angka ini belum termasuk dengan nilai pemberian kompensasi energi. Maka, apabila subsidi dan kompensasi digabung didapati nilai outlook beban mencapai Rp443,6 triliun. Padahal alokasi di awal tahun hanya sebesar Rp152,5 triliun.

“Meningkatnya harga minyak dan tidak ada kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi naik signifikan,” ucap Menkeu Sri Mulyani.(dbs)

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.