India Larang Ekspor Gandum Akibat Cuaca Ekstrem, Pengamat: Awas Stabilitas Pangan Indonesia


banner 800x800

banner 400x400

India Larang Ekspor Gandum Akibat Cuaca Ekstrem, Pengamat: Awas Stabilitas Pangan Indonesia

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

 

Jakarta, Hajinews.id – Indonesia yang dikenal sebagai daerah yang subur faktanya masih mengimpor gandum.

Meskipun terdapat daerah yang cocok untuk memproduksi gandum, seperti di Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Nyatanya Indonesia masih mengimpor 11,7 juta ton gandum setiap tahunnya, atau setara 3,45 miliar dollar AS.

Bahkan tahun ini, angka impor tersebut diketahui naik 31,6 persen dari tahun lalu.

Ini berdasarkan data Direktur Centre of Economics and Law Studies.

Indonesia mengimpor gandum dari India.

India tercatat sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia setelah China, dengan kapasitas produksi 107,5 juta ton.

Kini, stabilitas pangan Indonesia terancam setelah India melarang ekspor gandum akibat gelombang panas mulai Sabtu (14/5).

Dampak dari cuaca ekstrem itu, produksi gandum di India tersendat dan membuat harga domestik melonjak ke level tertinggi sepanjang masa.

Padahal, pekan ini India baru saja menargetkan eskpor gandum sebesar 10 juta ton untuk 2022, rekor tertinggi negara itu.

Lantas, apa dampak larangan ekspor gandum India bagi Indonesia?

“Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan larang ekspor gandum, sangat berisiko bagi stabilitas pangan dalam negeri,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, kepada Kompas.com, Sabtu (14/5/2022).

Apalagi, inflasi yang mulai naik dikhawatirkan akan menambah garis kemiskinan.

Ia menjelaskan, larangan ekspor gandum India ini tentu akan berdampak pada harga di pasar internasional yang sebelumnya telah naik 58,8 persen dalam setahun terakhir.

Dengan kondisi ini, imbas inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.

“Contohnya tepung terigu, mi instan sangat butuh gandum, dan Indonesia tidak bisa produksi gandum. Banyak industri makanan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi,” tambahnya.

Selain itu, pelarangan ekspor gandum mengancam pasokan global yang sebelumnya telah turun akibat invasi Rusia.

Hal tersebut tentu akan berimbas pada keberlanjutan usaha yang membutuhkan gandum.

Karenanya, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum.

“Ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum juga berpotensi akan menyebabkan harga daging dan telur naik.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.

Pengusaha di sektor makanan dan minuman, serta pelaku usaha ternak juga perlu berkoordinasi untuk mencari jalan keluar bersama dengan pemerintah.

“Sekarang harus dihitung berapa stok gandum di tanah air dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat. Bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia,” tutupnya.

INDONESIA Larang Ekspor Minyak Goreng

Mirip-mirip dengan India, Indonesia sebelumnya melarang ekspor minyak goreng berikut bahan bakunya keluar negeri.

Perintah ini bahkan disampaikan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo setelah harga minyak goreng ‘mencekik leher’ rakyat di sejumlah daerah.

Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini, stok minyak goreng dan bahan bakunya melimpah ruah di Indonesia.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan melarang ekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya yakni CPO (Crude Palm Oil) mulai Kamis 28 April 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan itu ia buat setelah menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat (22/4/2022) ini.

“Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,” kata Jokowi dalam keterangan videonya yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara mengatakan keputusan itu dibuat agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan ketersediaan terjangkau,” kata Jokowi.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan minyak goreng.

Para tersangka di antaranya satu dari pemerintahan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana.

Sedangkan tiga tersangka lain dari pihak swasta, masing-masing Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial TS, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, Indonesia sempat mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng (migor) di pasar pada akhir 2021.

Kemudian, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan utuk menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Pemerintah pun saat itu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

“Dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” ucap Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 19 saksi serta memeriksa 596 dokumen atau surat terkait.

“Berdasarkan laporan hasil penyidikan ditemukan alat bukti permulaan yang cukup,” lanjut dia.


banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.