Ekonom INDEF Bantah IKN akan Bawa Pemerataan Ekonomi, Terungkap Kejanggalan saat Rapat di DPR


banner 800x800

banner 400x400

 

Hajinews.id- Meski Pemerintah terus menggeber persiapan untuk pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) ke Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Bacaan Lainnya

Namun gugatan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang menjadi dasar pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Sidang lanjutan gugatan uji formil UU IKN ini digelar Mahkamah Konstitusi, Kamis 12 Mei 2022.

Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang Kamis 12 Mei 2022 adalah Fadhil Hasan, ekonom INDEF dan mantan staf ahli Wakil Presiden.

Fadhil Hasan memberikan ulasan lengkapnya, yang membantah IKN akan membawa pemerataan ekonomi.

Dalam kesaksiannya, Fadhil Hasal juga mengajukan argumen guna menunjukkan bahwa IKN tidak menguntungkan negara dari sisi ekonomi.

Untuk diketahui, gugatan UU IKN ini ada perkara, yakni perkara nomor 25 dan perkara nomor 34.

Gugatan UU IKN nomor perkara 25 dan 34 ini disidangkan bersama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Gugatan UU IKN nomor perkara 25 diajukan oleh Abdullah Hehamua dan Marwan Batubara dkk.

Sedangkan gugatan UU IKN dengan nomor perkara 34 dilayangkan oleh Azyumardi Azra dan Din Syamsudin dkk.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengumumkan kawasan IKN di Kaltim diberi nama Nusantara, dan kini lebih dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Lokasi IKN Nusantara di Kaltim ini terdiri dari sejumlah desa dan kelurahan yang berada di dua Kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).

Dalam sidang gugatan UU IKN, nomor perkara 34 para pemohon menghadirkan Fadhil Hasan, mantan staf ahli wakil presiden, juga ekonom INDEF, sebagai saksi yang akan didengarkan keterangannya.

Fadhil Hasan mengungkapkan sejumlah guna menunjukkan bahwa IKN tidak menguntungkan negara dari sisi ekonomi.

Menurut Ekonom INDEF ini, argumen yang kerap disampaikan pemerintah bahwa IKN akan memeratakan pertumbuhan ekonomi masih bisa diperdebatkan.

“Kami kemudian mengutip hasil studi yang kami lakukan yang menggunakan suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa tidak ada bukti dan fakta yang kuat, berdasarkan simulasi, yang kuat pembangunan Ibu kota baru itu akan membawa kepada pemerataan dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru seperti itu,” ujar Fadhil Hasan dalam siaran daring sidang tersebut via akun resmi YouTube MK, Jumat (13/5/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Fadhil Hasan menjelaskan, dampak ekonomi yang dihasilkan oleh IKN, entah mendorong pembangunan atau pemerataan antarwilayah dan provinsi, sangat kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah tadi.

Hal ini dianggap tak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang bakal timbul dengan adanya megaproyek IKN, berdasarkan sejumlah kajian lembaga swadaya masyarakat.

Fadhil Hasan pun menerangkan, pemindahan ibu kota bukan merupakan proyek yang visibel untuk jangka panjang.

Pasalnya, kapasitas fiskal terbatas, terlebih Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 bertahun-tahun.

Pengeluaran negara disebut bertambah besar dan akhirnya memerlukan skema pembiayaan dari utang luar negeri.

“Sehingga dari sisi kapasitas keuangan negara, itu tidak memungkinkan saat ini untuk membangun sebuah proyek besar dalam skala besar seperti IKN tersebut,” ujar Fadhil.

Kejanggalan Rapat Dengar Pendapat RUU IKN di DPR

Fadhil Hasan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, mengatakan dirinya sempat diundang sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Ibu Kota Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat (Panja IKN DPR), 9 Desember 2021.

Dalam rapat itu, Fadhil Hasan diminta menyampaikan pandangan bersama beberapa narasumber lain soal RUU IKN.

“Dan kami menyampaikan pendapat dan pandangan kami, saya terutama menyatakan bahwa pemindahan IKN tidak visibel, tidak urgen dan governance dan kemudian menyampaikan alasan-alasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif,” ujar Fadhil Hasan seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Ia berujar, setelah ia dan beberapa narasumber selesai menyampaikan pandangan di dalam RDPU, sejumlah anggota DPR menanggapi mereka.

Kemudian, pimpinan sidang memutuskan bahwa rapat diskors dan dilanjutkan pukul 19.00.

Para narasumber berharap bisa menanggapi tanggapan-tanggapan barusan, sehingga hendak mengikuti sidang usai diskors.

Namun, ternyata sidang sudah selesai.

“Jadi saya berasumsi bahwa akan ada lanjutan RDP tersebut yang kemudian akan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan respons terhadap komentar pertanyaan ataupun tanggapan dari anggota Panja IKN DPR tersebut,” ujar Fadhil.

“Tetapi setelah jam 19.00 itu, memasuki Zoom Meeting yang tadi disediakan tidak berhasil sampai kira-kira 30 hingga 40 menit berusaha masuk dan menunggu tetapi tidak berhasil.

Kemudian saya mengontak salah satu panitia disampaikan bahwa sidang RDPU telah selesai,” jelasnya.

Dalam perkara ini, para pemohon mengajukan tidak hanya uji formil melainkan juga uji materil. Dari segi uji formil, UU IKN dianggap dibentuk tanpa partisipasi bermakna dari warga negara, padahal Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan.

Jika dikurangi dengan masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja di parlemen.


banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.