Soal IKN, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Jual Aset Negara

Ilustrasi IKN (ist)




Hajinews.id — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengingatkan pemerintah agar sangat berhati-hati dalam menyikapi aset-aset milik negara yang ada di Jakarta untuk mendanai pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

“Pemerintah terlebih dahulu perlu melakukan inventarisasi seluruh aset milik negara yang berada di Jakarta. Apalagi tercatat jumlah aset milik negara yang tersebar di seantero Jakarta sampai tahun buku 2020 mencapai nilai lebih dari Rp 1.100 triliun,” ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (24/1/).

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah perlu cermat mendata serta mengkalkulasikan kembali semua aset milik negara yang berada di Jakarta ini. Selanjutnya jangan sampai aset tersebut pindah tangan ke orang atau kelompok konglomerat.

“Jangan aset negara dijual untuk mendanai pembangunan di ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur,” katanya.

Guspardi menjelaskan, jika merujuk pasal 27 draf RUU IKN yang diterima, disebutkan “Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Atas dasar itu, disarankan agar pemerintah melakukan kajian yang mendalam tentang aspek pemanfaatan aset negara.

“Tentu harus dilakukan kajian yang mendalam terhadap aset aset yang dimiliki oleh negara di DKI untuk menentukan langkah dan strategi yang tepat dalam pemanfaatannya,” ungkapnya.

Adapun, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan mengatakan untuk mendanai pembangunan proyek pembangunan IKN yang berasal dari APBN, pemerintah akan menggunakan uang dari aset negara. Terutama aset-aset yang berada di Jakarta.

Aset-aset itu, tak harus dijual, melainkan bisa saja disewakan dan hasilnya digunakan untuk proyek ibu kota negara tersebut. Saat ini, pemerintah tengah memilah-milah mana aset yang bisa digunakan untuk pendanaan proyek pembangunan ibu kota baru.(dbs)

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.