Segera Dihapus, Begini Nasib Honorer yang Bekerja di Pemerintahan





 

Jakarta, Hajinews.id – Mulai tahun 2023, pemerintah meniadakan status tenaga honorer. Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK. Instansi pemerintah pun diberi kesempatan hingga tahun 2023 guna menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di pun menyatakan siap mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Pemerintah Kota Pangkalpinang misalnya, menegaskan tetap akan mengikuti aturan perihal penghapusan tenaga pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer di lingkungan pemerintahan.

“Pemerintah Kota Pangkalpinang siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan ataupun regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kalau tidak itu akan melanggar aturan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Erwandy dilansir Bangkapos.com, Jumat (21/1/2022).

Hal senada juga dikemukakan Bupati Bangka, Mulkan. Dia menyebut, apapun kebijakan dari pemerintah pusat, pihaknya mau tidak mau akan mengikuti aturan tersebut. Meski begitu, menurut dia, dihilangkannya status tenaga honorer dan diganti dengan PPPK justru dinilai lebih bagus karena ada legalitas yang jelas.

“PPPK ini kan jelas legalitasnya dan itu adalah kebijakan ke arah yang baik,” ucap Mulkan, Kamis (20/1/2022).

Dengan begitu, para pegawai yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Bangka nantinya tidak ada lagi yang tidak memiliki status.

Sebagaimana dilansir laman resmi menpan.go.id, pelarangan pengangkatan tenaga honorer ini juga telah tercantum dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Namun, hal yang banyak menjadi pertanyaan dengan adanya penghapusan status tenaga honorer di tahun 2023 adalah bagaimana nasib tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintahan?

Dilansir Kompas.com, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, mengatakan, tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer ini tetap dengan proses seleksi.

“Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya,” ujar Averrouce, Kamis (20/1/2022), seperti dilansir Kompas.com.

Pengangkatan tenaga honorer bagi CPNS ini akan diprioritaskan bagi:
Tenaga guru;
Tenaga kesehatan;
Tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan;
Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Instansi yang Masih Merekrut Tenaga Honorer Bakal Dikenakan Sanksi

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, satu di antara hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah (Pemda)

Padahal, dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji.

“Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

Sementara, pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022. Tjahjo pun menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini,” terang Tjahjo.

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.