Ugal-ugalannya DPR Bahas RUU IKN, Formappi: Cepat, Sembunyi dan Minim Partisipasi Publik!

banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000


Jakarta, Hajinews.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ugal-ugalan lagi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Hal itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) sebab dalam pembahasannya terkesan tergesa-gesa dan mengabaikan partisipasi publik.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan pembahasan yang super cepat dan minim partisipasi publik ini justru menimbulkan kecurigaan dari rakyat. Menurut dia, pembahasan yang ngebut ini dapat dianggap hanya mementingkan ambisi pemerintah.

“Dengan proses yang cepat dan cenderung abai pada partisipasi publik, terlihat jelas sesungguhnya motivasi perpindahan ibukota ini bukan untuk sebuah solusi atas persoalan yang terjadi, tetapi lebih pada memenuhi ambisi pemerintah dan DPR terhadap ibukota negara baru,” terang Lucius dikutip dari Cnnindonesia.com pada Sabtu 15 Januari 2022.

Menurut Lucius, jika tujuan pemindahan Ibu Kota Negara untuk kepentingan bangsa, maka pembahasannya tidak perlu sembunyi-sembunyi dan minim partisipasi publik. Ia juga meminta agar DPR tidak tergesa-gesa merampungkan pembahasan RUU IKN.

“Kalau sembunyi-sembunyi, maka mungkin memang itu bukan program untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan elite saja,” tuturnya.

Lucius menambahkan, kerja cepat pembahasan RUU ini dinilai sebagai sebuah taktik parlemen dan pemerintah demi bisa lolos dari pemeriksaan ketat publik.

Ia menyebut, apabila publik tidak dibiarkan memeriksa secara ketat isi RUU, maka peluang respons masif atas RUU yang tak sesuai dengan keinginan publik menjadi sangat kecil atau bahkan nihil.

Menurutnya, pembahasan yang cepat juga biasanya tak banyak informasi yang disajikan ke publik yang berimbas pada tak tersedianya cukup ruang untuk partisipasi publik.

Partisipasi publik sudah cukup dijustifikasi oleh beberapa RDPU dengan ahli dan kelompok masyarakat sipil.

“Aspirasi yang disampaikan melalui RDPU itu dibilangnya formalitas saja, karena DPR dan pemerintah sudah punya sikap sendiri atas isi RUU, sehingga masukan yang disampaikan hanya menjadi catatan dokumentasi tanpa memberikan sumbangsih bagi perubahan yang diinginkan publik,” ungkapnya.

Pembahasan yang super cepat dan tergesa-gesa ini juga diyakini hanya akan mengulang kesalahan pada proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Bahkan, ia menilai bahwa pembahasan yang super cepat pada RUU IKN ini akan lebih berdampak negatif dibanding RUU Cipta Kerja.

“Mungkin lebih buruk, karena kalau RUU Cipta Kerja masih menyisakan kisah tentang munculnya perdebatan di ruang publik, adu gagasan di ruang rapat yang cukup lama. RUU IKN sama sekali jauh dari kerusuhan,” katanya.

“Padahal perpindahan ibu kota bukan hal yang bisa terjadi tiap hari. Mungkin dalam hitungan puluhan tahun peristiwa perpindahan bisa terjadi. Karena itu mestinya harus ada sosialisasi dan penyerapan aspirasi yang cukup panjang dan mendalam,” tambahnya.(dbs)

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *