Telak! Pakar: Pemilu 2024 Tak Realistis dan Terkesan Trial and Error

Petugas merapikan kotak suara dari kardus Pemilu Bupati Bandung 2020 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/11/2020). Sebanyak 6.874 kotak suara dan 13.748 tinta sidik jari siap didistribusikan ke tiap TPS dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung 2020. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.
banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000
63Monita Bela DamayantiRp. 250.000
64AnnisaRp. 50.000


Jakarta, Hajinews.id — Pengamat politik LIPI Siti Zuhro berpendapat, tidak realistis jika memaksakan pemilu nasional dan pilkada dilakukan serentak pada 2024. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 yang hanya 5 kotak, kata dia, dampak terlalu besar terhadap bangsa dan negara.

“Pemilu dan pilkada tak seharusnya disatukan menjadi pemilu borongan 2024. Mengapa? Selain hal itu tidak realistis, juga terkesan trial and error yang tak mempertimbangkan dampak-dampak negatif pemilu serentak 2019 dan pilkada serentak yang digelar sejak 2015,” ujar Siti dalam diskusi virtual oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dilansir Beritasatu, Minggu (7/2/2021).

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Selain itu, kata Siti, jika pemilu dan pilkada disatukan tahun 2024, maka hal tersebut bertentangan dengan mindset dan cultural set new normal. Menurut Siti, para pengambil kebijakan harus memikirkan desain penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan berakhirnya.

“Karena itu, cara berpikirnya jangan seperti dalam keadaan sebelum pandemi, harus masuk dalam mindset dan cultural set new normal yang mensyaratkan design pemilu/pilkada yang rasional, berkualitas dan berdampak positif terhadap governance sehingga tak menimbulkan bad governance atau divided government,” kata dia.

Situ juga mengatakan, mendesain pemilu dan pilkada perlu mempertimbangkan filosofi, teks, dan konteks Indonesia. Pemilu/pilkada, kata dia, tak boleh sekadar mengedepankan keserentakannya saja, tapi juga kualitasnya.

“Contohnya, asumsi-asumsi positif dalam pemilu serentak 2019 dan alasan efisiensi tidak terbukti. Uji coba desain pemilu/pilkada tak hanya tak menguntungkan tapi membuat Indonesia merugi karena roadmap yang terbangun acak dan tidak terukur,” jelas dia.

Situ pun merekomendasikan pemilu borongan 2024 harus dihindari. Dia mengusulkan pemilu presiden didadulukan sebelum pemilu legislatif dengan PT pilpres nol. Jika pun ada PT untuk pilpres, kata dia, harus sekecil mungkin dan parpol yang memiliki kursi di DPR dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara pilkada serentak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yaitu tahun 2022 untuk 101 daerah dan tahun 2023 untuk 170 daerah. Bisa juga dipertimbangkan Pilkada 2023 untuk disatukan ke pilkada serentak 2022 sehingga jumlahnya menjadi 271 daerah,” kata dia.

Menurut Siti, memang perlu jeda menjelang Pilpres dan Pileg 2024 agar semua proses tahapan lebih rapi disiapkan sampai terjadinya pencoblosan dan pengumuman hasilnya. Karena itu, penyatuan Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 merupakan salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan.

“Karena itu tahun 2023 tak perlu ada pilkada serentak. Artinya, fokus dan energi stakeholders terkait pemilu lebih ke persiapan pilpres dan pileg 2024,” kata Siti.

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.