Revisi UU ASN Tak Bahas Pengangkatan Honorer Jadi PNS/PPPK, Mengapa?

Ilustrasi ASN. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengungkapkan revisi UU ASN tidak membahas pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000


Jakarta, Hajinews.id — Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengungkapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak berbicara mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Revisi UU ASN disebut hanya membahas tentang netralitas aparatur negara dan independensi kelembagaan.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Guspardi mengatakan lima klaster akan dibahas ketika merevisi UU ASN, di antaranya klaster KASN, eksekutif senior, organisasi ASN, klaster pensiun dan kesejahteraan rakyat, serta klaster lain-lain.

Dari lima klaster tersebut, kata Guspardi, tak satu pun mengkaji pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN baik PNS maupun PPPK.

“Ada lima klaster yang kami perbincangkan untuk dilakukan pendalaman, tapi gini masalah honorer bukan ranah ASN. Kita bicara tentang UU ASN di mana ada dua institusi, yaitu PNS dan PPPK,” kata Guspardi sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (13/1).

Dia menjelaskan saat ini pemerintah telah mengakomodasikan tenaga PNS dan PPPK melalui seleksi terbuka dengan CPNS atau seleksi PPPK. Seleksi itu dinilai cukup membuka jalan bagi tenaga honorer yang ingin menjadi ASN.

Menurutnya, persoalan ASN tak bisa diakomodasikan oleh RUU ASN, sebab banyak tenaga honorer di Indonesia dan selalu bertambah setiap tahunnya. Pengangkatan tenaga honorer, baik guru dan non guru, menjadi ASN dikhawatirkan bakal menjadi beban pemerintah.

“Sekarang ini kan bermunculan honorer dan itu tidak bisa dibatasi. Misalkan ada jadi kepala daerah, dia akan menunjuk tim-timnya, itu kan honorer juga. Jadi itu ranahnya kepala daerah. Memang perlu ada pemerataan tapi tidak masuk dalam RUU ASN,” kata Guspardi

Dia juga menjelaskan saat ini pihaknya sedang berupaya mendudukkan eksistensi ASN agar tak terseret ranah politik. ASN diharapkan tidak ikut campur tangan dalam dunia politik agar independensi terjaga dan pelayanan publik maksimal.

“Perihal RUU ASN ini, kami berupaya supaya ASN ini tidak terseret ranah politik, agar independensinya bisa jelas terjaga. Bagaimana menjadikan ASN sebagai lembaga profesional yang tugasnya adalah melayani masyarakat dan negara,” tuturnya.

Sebelumnya, pembahasan revisi UU ASN diperpanjang pada Oktober 2021 lalu. Komisi II DPR baru melakukan rapat internal panja RUU tentang ASN dengan Tim Asistensi Pemerintah pada hari ini, Kamis (13/1).

Satu klaster yang menyita perhatian dalam RUU ASN ini adalah wacana penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam UU ASN. Keberadaan lembaga itu bakal dihapus atau ditinjau ulang sesuai keperluan.

Selain itu, RUU ASN juga menjadi sorotan beberapa pihak yang mendesak mekanisme pengangkatan honorer menjadi PNS/PPPK diatur dalam UU ASN. Pada akhir Desember lalu, Ombudsman RI juga mendesak kebijakan pengupahan standar UMR untuk tenaga honorer masuk dalam pembahasan RUU ASN.

 

 

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *