Ini Saran Profesor Djohermansyah Djohan, Agar Kepala Daerah Tak Lagi Korupsi

Agar Kepala Daerah Tak Lagi Korupsi
Presiden Institut Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan
banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000
63Monita Bela DamayantiRp. 250.000
64AnnisaRp. 50.000


Hajinews.id – Berdasarkan data Institut Otonomi Daerah, sejak kepala daerah dipilih secara langsung tahun 2005 hingga saat ini, sudah 441 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibui karena kasus korupsi. Kasus terbaru adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Jika dibandingkan dengan jumlah daerah otonom yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 542 daerah, maka jumlah kepala daerah yang terjerat kasus hukum karena tindak pidana korupsi sangat tinggi. Jumlahnya sangat besar secara statistik.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

“Ada sesuatu yang salah dalam pilkada. Kesalahan lebih pada sistem. Ini bukan lagi soal oknum, tapi sistem. Sistem pilkada berbiaya mahal harus diperbaik. Jika tidak, akan terus terjadi kepala daerah yang terseret kasus korupsi ini, tinggal menungu gilaran saja,” kata Presiden Institut Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan dalam percapakan dengan media ini, Sabtu (8/1/2022).

Sebab menurut guru besar IPDN tersebut, dengan pilkada berbiaya sekarang ini sulit bagi kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Karena mereka mengeluarkan biaya yang begitu besar saat maju menjadi calon kepala daerah.

Prof. Djo menggambarkan, untuk maju menjadi calon bupati mengeluarkan dana hingga Rp40 miliar, wali kota Rp60-70 miliar dan untuk gubernur berkisar Rp100 sampai 200 miliar. Mereka mendapatkan dana itu melalui sponsor, cukong dan dana sendiri.

Sementara gaji yang mereka terima setelah menjadi kepala daerah sangat kecil dan mustahil untuk bisa mengembalikan modal saat ikut pilkada. Gaji seorang bupati dan wali kota hanya sekitar Rp5-6 juta dan gubernur Rp9 juta.

“Tentu bagi mereka yang terpilih menjadi kepala daerah berkeinginan untuk mengembalikan modalnya. Kalau dari gaji yang mereka terima suatu hal yang tidak mungkin. Sementara anggaran yang mereka kelola ada yang di atas Rp1 triliun. Jadi mereka tergoda. Paling strategis untuk mengembalikan modal adalah bermain dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan dan jual beli jabatan,” kata mantan Penjabat Gubernur Riau itu.

Sepanjang sistem belum diperbaiki, pakar otonomi daerah itu mengkhawatirkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah akan terus terjadi. Apalagi dalam menghadapi tahun politik, yaitu pemilu dan pilkada pada tahun 2024 mendatang. Mereka perlu dana untuk ikut pemilu dan bahkan ikut pilkada untuk periode kedua.

Agar tidak ada lagi kepala daerah ditangka KPK karena melakukan korupsi pada masa mendatang, Djohermansyah menyampaikan beberapa solusi. Pertama, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) harus diperbaiki, jangan berbiaya mahal.

Jika pilkada tetap dilakukan secara langsung, maka beban biaya yang dikeluarkan para calon ditanggung oleh negara. Apakah itu untuk membayar mahar, biaya kampanye dan kebutuhan lainnya ditanggung negara.

“Inilah adalah konsekuensi yang harus ditanggung negara jika ingin tetap menggunakan sistem pilkada langsung yang kita tiru dari barat itu. Demokrasi kita musyawarah dan mufakat,” kata Djohermansyah.

Atau menurut Djohermansyah dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD, tetapi harus diawasi secara ketat oleh penegak hukum, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jika pilkada lewat DPRD, para calon kepala daerah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan gampang diawasi. Cukup mengawasi anggota DPRD, tidak seperti pilkada langsung yang harus mengawasi jutaan orang,” kata mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.

Kedua yang harus diperbaiki menurut Djohermansyah adalah sistem penggajian kepala daerah. Gaji yang mereka terima saat ini sangat tidak rasional dan ini sudah berlangsung lama sekali.

“Jadi perlu dilakukan rasionalisasi gaji kepala daerah ini. Sebelum pilkada langsung besar gaji kepala daerah ini tidak pernah dinaikkan. Bahkan ada kepala daerah yang merasa kaget setelah mengetahui besar gaji yang mereka terima, seperti Bupati Banjarnegara,” kata Djohermansyah.

Ketiga menurut Djohermasyah yang perlu diperbaiki adalah sistem penegakan hukum bagi kepala daerah yang melakukan korupsi. Hukumannya harus diperberat agar menimbulkan efek jera bagi kepala daerah.

“Kalau bisa menimal dengan pidana penjara 20 tahun, dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian hak-hak politiknya dicabut dan dimiskinkan dengan menyita harta kekayaannya. Kan ada juga yang sudah bebas menjalani hukuman malah ikut pilkada lagi dan terpilih. Jadi harus dicabut hak-hak politiknya,” tegas Djohermansyah Djohan.

 

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *