Usulan Buat Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Mahfud MD: Wacana Lama, Sudah Lebih dari 20 Tahun

Menko Polhukam Mahfud MD memuji ormas Wahdah Islamiyah di acara Muktamar IV Wahdah Islamiyah, Minggu (19/12/2021). Dalam kesempatan itu, Mahfud juga meminta agar Alquran tidak dipertentangkan dengan konstitusi. (Sumber: Media Menkopolhukam)
banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000


JAKARTA, Hajinews.id — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan usulan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional adalah wacana lama. Bahkan, usulan ini sudah lebih dari puluhan tahun.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan akhir tahun Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. Saat itu, Agus mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

“Itu wacana publik yang sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun,” kata Mahfud kepada wartawan yang dikutip Senin, 3 Januari.

Meski wacana lama, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan belum ada pembahasan soal ini. Begitu juga soal penggabungan Polri di bawah kementerian.

Mahfud meminta hal ini sebaiknya dibicarakan di parlemen. “Itu areanya di bidang legislatif,” tegasnya.

“Di pemerintah sendiri belum pernah ada pembicaraan seperti itu,” imbuh Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, usulan masuknya Polri di bawah kementerian ini disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 beberapa waktu lalu. Saat itu, Agus mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.

Menurutnya, usulan itu muncul yang didasari dari hasil kajian di internal Lemhanas. Pada kajian tersebut, Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang dibentuk dapat menaungi Polri.

Adapun alasan perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri karena Lemhanas menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah terlalu banyak beban pekerjaan. Sehingga, perlu dibentuk kementerian baru untuk mengatasi masalah keamanan yang selama ini masuk dalam portofolio kementerian tersebut.

Agus menyatakan usulan ini memang sebatas wacana dan belum diusulkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi, dia menilai, Polri sebagai lembaga operasional seharusnya tidak bisa merumuskan kebijakannya sendiri.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional.

Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” ungkap Agus.(dbs)

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *