Sah! Bank Tanah Berlaku, Tanah Terlantar dan Habis Masa Haknya Diambil Negara

banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000
63Monita Bela DamayantiRp. 250.000
64AnnisaRp. 50.000


Jakarta, Hajinews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua BPN RI yang juga Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Sofyan Djalil.

Mulai tahun ini, pemerintah akan mulai memelototi kepemilikan dan pengelolaan tanah. Tanah yang terlantar dan yang habis masa haknya akan diambil kembali oleh negara.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Hal ini seiring dengan mulai beroperasinya Bank Tanah di tahun ini. Badan yang ditugasi sebagai manajer yang mengelola tanah itu pun telah mendapatkan modal awal dengan skema penyertaan modal negara (PNM) Rp 1 triliun dari rencana awal Rp 2,5 triliun.

Terkait pendirian Bank Tanah ini, Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, Bank Tanah sudah dipikirkan tapi baru sekarang terealisir.

“Dengan adanya Bank Tanah yang bertindak sebagai land manager, maka semua tanah yang habis masa haknya dan tanah terlantar, akan dengan mudah diambil kembali oleh negara,” kata Sofyan dalam keterangan yang dibagikan oleh Stafus Menteri ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, Sabtu (1/1/2022).

Dia mengatakan dengan adanya bank tanah, efektivitas penggunaan tanah untuk pembangunan akan lebih tinggi.

“Maka dengan demikian, program pembangunan, keadilan dalam masyarakat dan reforma agraria akan lebih mudah dilaksanakan,” kata dia dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Bank Tanah Dapat Modal Awal Rp1 Triliun, Mulai Beroperasi Tahun 2022.

Sementara itu, Stafus Menteri ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi, mengatakan dengan modal tersebut, maka Bank Tanah akan mulai efektif terhitung awal tahun 2022.

“Pemerintah menetapkan pengurus bank tanah yang terdiri Komite Bank Tanah, Badan Pengawas dan dewan pelaksana,” kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi mewakili Kementerian ATR/BPN untuk menandatangani persetujuan penerimaan PMN ini. Sementara dari Bank Tanah langsung ditandatangani pejabat Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Suparman. Dari pihak pemerintah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang langsung menandatangani persetujuan pemberian PMN tersebut.

Taufiqulhadi melanjutkan, sejauh ini Peraturan Presiden (Perpres) menetapkan anggota komite terdiri Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR.

Sementara Kepala Badan Pelaksana akan dijabat oleh Dr Suparman, dan untuk dewan pengawas akan ditetapkan segera. Dewan Pengawas akan terdiri unsur ASN dan non-ASN.

“Bank Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Badan tersebut berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, pengolahan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah,” kata dia.

Bagi negara, dikatakan Taufiqulhadi, Bank Tanah akan melengkapi kebijakan masalah tanah.

Menurutnya, ini akan memudahkan bagi Kementerian ATR/BPN yang sejauh undang-undang hanya mengamanat kementerian tersebut hanya sebagai regulator.

“Tetapi dengan ada Bank Tanah, kementerian ini telah dilengkapi dengan eksekutor dalam masalah tanah pula,” tutur Taufiqulhadi.

Susunan Badan Bank Tanah

Sementara itu dilansir dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah resmi membentuk badan bank tanah.

Pembentukan badan bank tanah dilakukan melalui penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saat ini, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 terkait Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah telah diteken oleh Presiden Joko Widodo,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto dalam keterangannya, Kamis (30/12/2021).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan membagikan data susunan dan struktur badan bank tanah yaitu sebagai berikut :

Menteri ATR/BPN

Menteri Keuangan

Menteri PUPR

Dewan Pengawas: Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari

Kepala Badan Pelaksana: Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataadmaja

Deputi Bidang Manajemen Aset dan Pengadaan Tanah: Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Perdananto Aribowo

Deputi Pengembangan Usaha dan Keuangan Hakiki Sudrajat

Lebih lanjut Himawan menjelaskan, skema kerja bank tanah antara lain merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria dan keadilan pertanahan.

Perolehan bank tanah yaitu tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain. Bank tanah dapat melakukan pengadaan tanah dengan mekanisme tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.

Bank tanah melakukan pengelolaan, pengembangan, pengamanan, dan pengendalian tanah.

Pemanfaatan tanah oleh bank tanah dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain dan tetap memerhatikan asas kemanfaatan serta asas prioritas.

“Kemudian, pendistribusian oleh bank tanah kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial dan keagamaan, serta masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” urainya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN Agustyarsyah mengatakan, para petugas bank tanah nantinya akan dibekali dengan ilmu pengelolaan keuangan.

“Dalam suatu lembaga, penting untuk mengetahui ilmu tentang pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Bank tanah yang diisi oleh profesional dan pemerintah, perlu dibekali ilmu terkait pengelolaan keuangan,” kata Agustyarsyah.

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.