Sri Mulyani Terkejut dengan Ibu Kota Baru Permintaan Jokowi: Uangnya dari Mana?

Sri Mulyani (foto ist)

banner 678x960

banner 678x960

Jakarta, Hajinews.id – Rencana perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimatan Timur membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani terkejut.

Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah buruk Sehingga, rencana ini dianggap lamban.

Bacaan Lainnya


banner 678x960

Bahkan menurut Hadi Mulyadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani dibuat terkejut dengan permintaan Presiden Jokowi soal ibu kota baru.

Selanjutnya Hadi menyebut, sejak Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota baru, Sri Mulyani mempertanyakan terkait anggaran yang akan digunakan.

“Kata beliau ‘uangnya dari mana‘, artinya belum terbayangkan berapa dana yang harus dialokasikan dari rencana itu,” kata Hadi, Jumat 12 November 2021.

Lebih lanjut Hadi menilai persoalan anggaran perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim tidaklah jelas. Sehingga komunikasi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah tidaklah baik.

“Kapan mereka mau membangun, berapa biayanya, sering kali tidak jelas,” ucap Hadi Mulyadi.

“Anggaran tidak jelas karena memang ini proyek besar,” lanjut Hadi.

Meski demikian, Hadi memaklumi apabila Menteri Keuangan kaget, namun hal tersebut tetap harus diperjuangkan. Karena menurut Hadi, pemindahan IKN adalah hal yang sangat luar biasa dan manfaatnya bukan hanya untuk Kaltim, tapi untuk Indonesia secara umum.

Selanjutnya Hadi menilai perpindahan IKN akan membuat perimbangan pembangunan di Indonesia akan menjadi semakin tangguh.

“Kalau pembangunan terus terpusat di Pulau Jawa maka akan terjadi kecemburuan. Masalah sosial masyarakat akan susah dikendalikan karena mereka hilang kepercayaan dengan pemerintah pusat,” katanya menjelaskan, dilansir dari Antara.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa rencana Jokowi, meminta Istana Kepresidenan sudah terbangun di Penajem Paser Utara pada Juli 2024.

“Rencananya peringatan HUT Kemerdekaan RI dilakukan di Istana Kepresidenan yang baru pada 17 Agustus 2024,” ujar Hadi Mulyadi.

Namun hingga saat ini proses pembangunannya masih dikoordinasikan antar-berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah.(dbs)


banner 800x800

Pos terkait



banner 400x400

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *