Bandung Bergelora, PPKM, Pelan-pelan Kita Mati

banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000


Hajinews – Bandung — Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Bandung, Rabu (21/7).

Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, ojek online, dan pedagang menggelar aksi tolak PPKM tersebut di Balai Kota, Bandung. Mereka menilai pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian Covid-19 dan malah menyengsarakan masyarakat.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Dilansir dari laman CNNIndonesia.com, massa aksi mulai mendatangi Balai Kota Bandung di Jalan Wastukencana sekitar pukul 12.00 WIB.

Mereka tampak membawa spanduk dan poster berisi protes PPKM darurat. ‘Bandung sekarat, Wali Kota ngapain? PPKM membuat rakyat melarat’ bunyi pesan dari spanduk yang dibentangkan massa aksi.

Peserta aksi juga tampak membentangkan poster berisi tulisan ‘PPKM (Pelan-pelan Kita Mati)’.

Tak sampai di situ, massa aksi menggelar orasi memprotes penerapan PPKM. Mereka lantas bergemuruh meneriakkan ‘Tolak, tolak, tolak PPKM. Tolak PPKM sekarang juga’.

Para demonstran mengungkapkan PPKM telah merampas hak hidup masyarakat tidak hanya di Ibu Kota tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Bandung. Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian di daerah.

Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Bandung, Rabu (21/7). Dalam aksi yang berlangsung di depan Balai Kota Bandung itu, massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, ojek online, dan pedagang menilai pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian Covid-19 dan malah menyengsarakan masyarakat.

Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Bandung, Rabu (21/7). Foto: CNN Indonesia/Huyogo

Putra (28), salah seorang pedagang di pusat perbelanjaan elektronik yang mengikuti aksi demonstrasi mengatakan PPKM telah menyengsarakan dirinya karena tidak bisa berjualan selama lebih dari dua pekan.

“Kami sangat dirugikan sebagai pedagang khususnya pedagang BEC. Kontrakan tetap harus dibayar, tidak ada keringanan, apakah ini solusinya? Ada aturan harusnya ada solusi istri,” kata Putra.

Menurut Putra, langkah pemerintah dan pihak kepolisian menutup jalan telah memutus perekonomian. Akibatnya, istri dan anaknya menderita kelaparan.

“Istri dan anak kami harus makan sementara bapak digaji enak. Penutupan jalan tidak efektif bagi kami,” ujarnya.

Hal senada juga dikeluhkan ojek online. Galih Azka (30) mengaku pendapatannya berkurang lantaran biaya bahan bakar naik daripada biasanya

“Jalan ditutup kita tambah susah. Habis bensin banyak, kalau biasa Rp20 ribu, sekarang harus keluarin Rp35 ribu,” tuturnya.

Galih berharap pemerintah membuka akses jalan agar pendapatannya kembali naik.

“Saat PPKM sehari dapat Rp32 ribu, padahal biasa bisa sampai Rp100 ribu lebih,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan PPKM darurat akan dilonggarkan hanya jika kasus Covid-19 turun.

“PPKM Darurat baru akan dilonggarkan bertahap apabila tren kasus Covid-19 menurun,” tulis Jokowi lewat akun Twitter @jokowi.

PPKM Darurat seharusnya berakhir kemarin, Selasa (20/7). Namun pemerintah melakukan perpanjangan hingga 25 Juli. Presiden Jokowi menyebut pemerintah akan melakukan pelonggaran bertahap jika kasus menurun dalam lima hari ke depan.

Perpanjangan PPKM dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 dan 23 Tahun 2021. Namun, tak ada lagi nama PPKM Darurat. Pelaksanaan PPKM dibarengi penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi beban warga yang terdampak pandemi.

Pemerintah menggunakan nama PPKM Level 4 untuk pembatasan di 124 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Pembatasan serupa juga berlaku di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Untuk daerah lainnya, pemerintah menerapkan PPKM Mikro.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali,” dikutip dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021. (dbs).

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar