Lembaga Antikorupsi di Jerman Surati Jokowi, Isinya Bikin Malu RI

banner 800x800

Daftar Donatur Peduli Semeru 2021

NoNamaJumlah Donasi
1PW IPHI Jawa TengahRp. 100.000.000
2Dr. H. Hotbonar SinagaRp. 5.000.000
3IPHI Kota BogorRp. 23.000.000
4IPHI PROV BaliRp. 8.000.000
5M. JhoniRp. 4.000.000
6Buchory MuslimRp. 300.000
7Ika DalimoenteRp. 500.000
8SyaefurrahmanRp. 500.000
9Kemas AbdurrohimRp. 200.000
10Ismed Hasan PutroRp. 5.000.000
11Dr. Abidinsyah SiregarRp. 1.000.000
12PW IPHI JatengBeras 1 ton
13A Yani BasukiRp. 1.500.000
14Gatot SalahuddinRp. 500.000
15Sella ArindaRp. 20.000
16Erma annisaRp. 50.000
17HanafiRp. 15.000
18Zakki AshidiqiRp. 100.000
19Pelangi RizqiaRp. 50.000
20Faishal Khairy SentosaRp. 100.000
21Seftario VirgoRp. 50.000
22Detia IndriantiRp. 50.000
23Rizky Pratama Putra SudrajatRp. 50.000
24Annisa Dwita KurniaRp. 50.000
25Hammad Ilham BayuajiRp. 150.000
26WafiqohRp. 50.000
27Saskia RamadhaniRp. 100.000
28Ahmad Betarangga AdnanRp. 30.000
29AlifaRp. 22.000
30GhozanRp. 30.000
31Arnetta Nandy PradanaRp. 70.000
32Salsa Marshanda FARp. 40.000
33Zaki HasibuanRp. 50.000
34Bunga Nisa ChairaRp. 50.000
35Aprilia Nur'aini RizRp. 20.000
36Tasyah Syahriyah NingsihRp. 25.000
37Richy Zahidulaulia Qur'anyRp. 50.000
38Eko SetiawanRp. 100.000
39Nidya waras sayektiRp. 100.000
40Fadilla ChesianaRp. 50.000
41Fadli Yushari EfendiRp. 300.000
42Versi Aulia DewiRp. 50.000
43Muhammad Riduan NurmaRp. 100.000
44Yahya AyyasRp. 100.000
45Meisya Nabila ZahraRp. 20.000
46Almeira Khalinda NoertjahjonoRp. 25.000
47Ammar Fayyat Rp. 50.000
48Ifham Choli Rp. 500.000
49Friska Frasa GemilangRp. 100.000
50Putri DewiRp. 100.000
51Nur ApriziyyahRp. 200.000
52Kusnadi Rp. 100.000
53Erlan Maulana IskandarRp. 150.000
54Nur AzizahRp. 150.000
55Jandri CharlesRp. 50.000
56Delvya Gita MarlinaRp. 125.000
57Samsir IsmailRp. 1.000.000
58Sri PujiyantiRp. 300.000
59Azkia RachmanRp. 50.000
60Arif SutadiRp. 100.000
61Faisal BaihakiRp. 150.000
62Ibu Fadillah IPHI PamekasanRp. 750.000


Hajinews — Transparency International (TI) merasa prihatin dengan upaya-upaya pelemahan yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rasa prihatin tersebut ditulis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang antikorupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman itu dalam sebuah surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu tertera tanggal 1 Juli 2021.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

“Yang Mulia Presiden Widodo, Transparency International menulis untuk mengungkapkan keprihatinan serius kami atas pelemahan yang berkelanjutan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia,” kata Chief Executive Officer TI, Daniel Eriksson, dalam surat tersebut, sebagaimana dilansir dari VIVA, Rabu (7/7/2021).

Transparency International, lanjut Daniel, mengkhwatirkan perkembangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejak revisi Undang-undang KPK 2019. Padahal, menurut Daniel, KPK sudah efektif sebagai organisasi antikorupsi sebelum adanya revisi tersebut.

“Selama dua tahun terakhir, kita telah melihat ancaman berkelanjutan terhadap independensi dan keberhasilannya,” kata Daniel.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Dia mengaku sangat prihatin dengan adanya langkah pemecatan terhadap sejumlah pegawai KPK yang berintegritas.

Pemecatan itu, kata Daniel, bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Lebih jauh, hal itu juga bertentangan dengan komitmen antikorupsi yang sudah diteken Indonesia.

“Ini bertentangan dengan Jakarta Principles tentang Anti-Corruption Authorities, dan kami menyorot sebagai perhatian utama dalam evaluasi TI baru-baru ini tentang komitmen antikorupsi Indonesia,” ujarnya. Oleh karenanya, Transparency International meminta Presiden Jokowi menegur pimpinan KPK dan membatalkan pemecatan pegawai lembaga antirasuah.

“Meminta Presiden Jokowi menegur Komisioner dan membatalkan pemberhentian pegawai KPK. KPK yang kuat, efektif, dan independen sangat penting untuk pertumbuhan dan pemulihan Indonesia yang berkelanjutan dari pandemi Covid-19,” ungkapnya.

“Agar hal ini tercapai dan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK dan Indonesia, KPK harus beroperasi sesuai dengan United National Convention Against Corruption dan Jakarta Principles,” tulis Daniel.

Lebih lanjut, Transparency International dalam surat itu mendesak Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk memulai pembalikan reformasi yang dinilai makin rusak. “Ini untuk memastikan kapasitas KPK untuk menjalankan peran pentingnya dalam kepatuhan terhadap komitmen internasional Indonesia,” kata dia di akhir surat tersebut.

Merespons hal tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif KPK, Giri Suprapdiono, melalui cuitan di Twitter-nya ikut menanggapi surat itu. Giri diketahui merupakan salah satu pegawai yang dinilai tak lulus TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Lembaga Internasional yg berpusat di Berlin bersurat ke Presiden Jokowi, tanda bahaya, alarm, pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelemahan KPK, disempurnakan dgn upaya TWK u/ menyingkirkan pegawai simbol marwah KPK, membahayakan pemberantasan korupsi,” cuit Giri di akun @girisuprapdiono, Selasa, 6 Juli 2021.(dbs)

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *