Tak Diancam, Eks Dirjen Perikanan Tangkap: Saya Mundur Sukarela, Bukan Dipecat

Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulfikar Muchtar. (Foto: ist)
banner 500x500

banner 800x800

Hajinews — Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulfikar Muchtar menepis kabar bahwa dirinya telah dipecat oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait ijin ekspor benih lobster.

Dia juga memastikan tidak pernah diancam oleh Edhy karena menolak menandatangani dokumen izin ekspor yang kini menjerat mantan bosnya itu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bacaan Lainnya

banner 800x800

banner 400x400

“Stafsus, Andrew Misanta dan mantan Menteri Edhy Prabowo ‘tidak pernah’ mengancam akan mencopot saya saat tidak mau menandatangani ekspor 5 perusahaan. Yang benar adalah, stafsus (Andrew Misanta) mengatakan Menteri akan mengontak langsung ke saya tentang hal itu,” kata Zulfikar Muchtar, dilansir RM.id, Rabu (3/3).

Dia pun menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak pas yang seakan-akan bahwa dirinya dipecat karena menolak menandatangani izin ekspor tersebut. “Kasihan kalau mereka menanggung beban lebih berat dari kutipan info yang tidak pas,” katannya.

Lebih lanjut, Zulfikar menegaskan mundur karena adanya perbedaan prinsip dirinya dengan situasi yang ada di KKP. Dia pun mengajukan surat pengunduran dirinya langsung ke Menteri Edhy pada 14 Juli 2020 dan terakhir kali berkantor di KKP pada 17 Juli 2020.

“Saya mundur karena beda prinsip yang sudah jelas antara lain karena kebijakan tidak pro sustainability dan pro poor, tata kelola yang tidak serius, dan indikasi-indikasi yang saya lihat tidak strategis. Saya mundur secara sukarela,” pungkas dia.

Beredar kabar jika Zulfikar diancam

Sebelumnya beredar kabar bahwa Zulfikar diancam. Sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (3/3). Mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini mengaku pernah diancam dicopot oleh Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus mantan Menteri KP Edhy Prabowo karena tidak setuju ekspor benih lobster.

Zulficar menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito dalam kasus ekspor benih lobster, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/2/2021).

“Saat diminta untuk tanda tangan rekomendasi pengekspor pada 9 Juli. Saya tolak meski dari Dirjen Budidaya sudah lolos. Lalu Andreau lapor ke menteri kemudian Pak Menteri telepon saya, kemudian Andreau bilang ‘Ficar ini akan dicopot oleh menteri’,” kata Zulficar, dikutip dari Antara.

Zulficar mengungkapkan, Edhy pun sempat memintanya agar meloloskan perusahaan tersebut.

“Pak Menteri mengatakan ke saya ‘Pak Fickar sudah diloloskan saja perusahaan tersebut, barangnya sudah di bandara kalau gagal ekspor karena suratnya tidak keluar bisa-bisa barangnya rugi, kita yang bermasalah’,” tutur Zulficar.

Zulficar lalu mengatakan bakal mengecek lagi sebab syarat administrasi perusahaan tersebut sudah terpenuhi.

Zulficar akhirnya menandatangani dokumen persyaratan untuk PT Aquatic SSLautan Rejeki, PT Tania Asia Marina, UD Samudera Jaya, PT Grahafoods Indo Pasifik dan PT Indotama Putra Wahana.

Bahkan, setelah menandatangi dokumen perusahaan tersebut, Zulficar langsung mengajukan pengunduran diri pada pekan depannya.

“Tanggal 13 Juli 2020 saya buat surat pengunduran diri, tanggal 14 Juli saya serahkan dan tanggal 17 Juli saya terakhir masuk kantor,” ujarnya.

Tak hanya lima perusahaan tersebut, menurutnya, ada dua perusahaan yang sempat melakukan ekspor benih lobster tanpa sepengetahuan dirinya yaitu PT Aquatic SSLautan Rejeki dan PT Tania Asia Marina.

Sempat Melapor ke Itjen KKP

Zulficar mengaku sempat melaporkan hal tersebut ke Itjen KKP karena tidak yakin dengan mekanisme pemberian rekomendasi perusahaan ekspor.

“Walau saya bergantung ke sistem, kan ada Ditjen Pengawasan, Ditjen Budidaya, Ditjen Karantina tugasnya saya di Perikanan Tangkap sudah terpenuhi semua meski secara logika tidak beres,” ucap dia.

“Dan saya tahu aturan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) belum keluar dari Kementerian Keuangan sehingga pemasukan negara dari sekitar 40 juta benih lobster yang diekspor hanya sekitar Rp 11 juta karena mengikut aturan PP 75 tahun 2015 yaitu per 1.000 benih lobster hanya dihitung Rp 250,” sambung Zulficar.

Dalam kasus ini, Suharjito didakwa memberi suap kepada Edhy Prabowo dengan total nilai sebesar 103.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 706 juta melalui sejumlah perantara secara bertahap.

Suap itu diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster kepada perusahaan Suharjito.(dbs)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *