Presiden Bisa Dijerat Hukum, Benny Harman: Indonesia Belum Berpengalaman

Politisi Partai Demokrat Benny K Harman. //ANTARA/Wahyu Putro A
banner 500x500

banner 800x800

Hajinews – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman kembali membicarakan penegakan hukum di Indonesia. Benny Harman melontarkan pertanyaan, apakah seorang Presiden bisa diadili apabila melakukan pelanggaran berat atau korupsi?

Menurut Benny Harman, seorang Presiden sekalipun sangat bisa diadili secara hukum di Indonesia.

Bacaan Lainnya

banner 800x800

banner 400x400

“Apakah presiden seturut konstitusi yg berlaku bisa diadili jika melakukan pelanggaran hukum berat atau korupsi? Menurut saya, sangat bisa,” kata Benny K Harman dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @BennyHarmanID, Selasa, 2 Maret 2021.

Apakah presiden seturut konstitusi yg berlaku bisa diadili jika melakukan pelanggaran hukum berat atau korupsi.? Menurut saya, sangat bisa. Di negeri ini tak ada yg kebal hukum. Di depan hukum, semua sama. Hanya bagaimana caranya, negara kita belum berpengalaman. Betul? Liberte!— Benny K Harman (@BennyHarmanID) March 1, 2021
Benny Harman menyebutkan bahwa semua warga negara termasuk Presiden mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Artinya, tidak ada satupun warga Indonesia yang kebal dengan hukum.

“Di negeri ini tak ada yg kebal hukum. Di depan hukum, semua sama,” tutur Benny Harman.

Namun yang menjadi persoalan, kata Benny Harman, bagaimana caranya untuk menjerat atau mengadili misalnya seorang Presiden yang melakukan pelanggaran berat.

Menurut Benny Harman, Penegakan hukum di Indonesia masih belum memiliki pengalaman terkait hal tersebut.

“Hanya bagaimana caranya, negara kita belum berpengalaman. Betul? Liberte!” ucap Benny Harman.

Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat jadi sorotan setelah kunjungan kerjanya menyebabkan kerumunan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sejumlah pihak bereaksi keras dan menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah melanggar protokol kesehatan covid-19.

Bahkan ada pihak yang sempat mempolisikan Presiden Jokowi dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Jokowi yang menimbulkan kerumunan dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Jokowi dilaporkan dengan dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan atau kekarantinaan.

Namun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menolak laporan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan

Benny Harman juga turut mengkritisi insiden kerumunan yang melibatkan Presiden Jokowi di NTT.

Selain itu, Benny Harman pun salah satu politisi yang intens, mengawasi dan mengomentari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjerat para pejabat di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dari cuitan demi cuitannya di media sosialnya.

Selamat hari minggu. Apa khabar korupsi dana bansos? Mari dukung KPK tuntaskan korupsi dana Bansos. Ini jenis korupsi paling berbahaya, sangat sistematis, terorganisir, dan merugikan hak orang2 kecil. Kita dukung Presiden pimpin langsung pengungkapan korupsi dana Bansos. Liberte!— Benny K Harman (@BennyHarmanID) February 28, 2021
“Apa kabar korupsi dana bansos? Mari dukung KPK tuntaskan korupsi dana Bansos,” ujar Benny Harman.

Menurut Benny Harman, korupsi bansos merupakan jenis korupsi paling berbahaya, sangat sistematis, terorganisir, dan merugikan hak orang-orang kecil.

“Kita dukung Presiden pimpin langsung pengungkapan korupsi dana Bansos. Liberte!” ucap Benny Harman.(dbs)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *