Mahfud MD Bereaksi Usai Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Ini Kata MUI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD (foto: ist)
banner 500x500

banner 800x800

Hajinews — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD ikut angkat bicara setelah Presiden Joko Widodo mencabut aturan investasi miras.

Mahfud mengatakan pencabutan aturan soal investasi miras, membuktikan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik maupun saran.

Bacaan Lainnya

banner 800x800

banner 400x400

“Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran,” tulis Mahfud MD di akun Twitternya, dilansir Tribun Jambi, Rabu (3/3/2021).

Mahfud menyebutkan, kritik dan masukan sangat perlu bagi pemerintah.

Hanya saja, syaratnya, kritikan yang disampaikan bersifat rasional.

“Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Pencabutan ini dilakukan setelah mendapat penolakan hingga kecaman dari banyak kalangan.

Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi pers virtual yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

“Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden.

Aturan mengenai investasi miras diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Keputusan tersebut, kata Jokowi, diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan ormas Islam.

Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lainnya.

“Serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan industri minuman keras (miras) sebagai daftar positif investasi (DPI), terhitung sejak tahun ini.

Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres 10/2021.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.

Pada lampiran ketiga, tercantum industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31.

Industri minuman keras mengandung alkohol dan industri minuman mengandung alkohol (anggur), masuk di dalam Perpres ini dengan persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud untuk keduanya adalah penanaman modal baru dapat dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

MUI berikan apresiasi

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas memberikan respon terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021.

Diketahui, dalam Perpres tersebut, tertuang aturan soal izin investasi industri minuman keras.

Anwar mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengambil langkah tersebut, karena menurutnya hal ini merupakan bukti dari pernyataan Jokowi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di masa kepemimpinannya.

“Ini bagi saya menjadi salah satu bukti bahwa beliau memang serius dan bersungguh-sungguh dengan pernyataannya, dimana beliau mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dan beliau katanya siap untuk menerimanya,” kata Anwar melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (2/3/2021).

Lebih lanjut kata Anwar, langkah yang dilakukan Jokowi mencerminkan sikap arif dan bijaksana.

Langkah tersebut menurutnya bisa dikatakan menjadi peristiwa bersejarah dalam perpolitikan serta berbangsa bertanah air.

Karenanya, Anwar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi atas keputusan yang dilakukan Selasa (2/3/2021) siang.

“Beliau tampak oleh saya dengan peristiwa ini sudah lebih menonjol sikap kenegarawanannya, di mana beliau mau mendengarkan suara dari rakyatnya serta tampak lebih mengedepan kebaikan dan kemashlahatan bersama yang lebih luas dan lebih berarti serta lebih bermakna bagi kehidupan kita bersama sebagai bangsa,” tegasnya.

Kendati demikian, Ketua PP Muhammadiyah itu berharap keputusannya tersebut tidak hanya terjadi untuk peristiwa ini, karena menurutnya sikap yang dilakukan Presiden Jokowi dapat mempererat persatuan dan kesatuan warga negara.

Hal tersebut kata dia, penting untuk diberi penekanan karena dengan upaya dan sikap kepemimpinan yang diterapkan Jokowi maka persatuan dan kesatuan diantara masyarakat bisa terjalin.

“Kalau persatuan dan kesatuan diantara kita sudah bisa terwujud dan sambung rasa diantara kita sudah bisa terbangun maka seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini insya Allah kita akan mampu menghadapi dan mengatasinya secara bersama,” katanya.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Konferensi Pers Virtual yang disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (2/3/2021).

Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.

Keputusan tersebut, kata Jokowi diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam.

Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya.(dbs)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *