Korupsi Jiwasraya Rp 13,7T, Politisi PKS Salahkan Lemahnya OJK dan BUMN

Mardani Ali Sera (foto: ist)
banner 452x639
banner 500x500

Hajinews — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa potensi kerugian negara dari tindak pidana korupsi di Jiwasraya mencapai Rp 13,7 triliun dua kali lebih besar dari kasus korupsi di Bank Century yang senilai Rp 6,7 tiriliun.

Mardani Ali Sera menyalahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang dinilai lemah dalam melakukan pengawasan atas kasus Jiwasraya ini.

Bacaan Lainnya

banner 400x400

Hal tersebut disampaikan Mardani Ali Sera dalam cuitan Twitter @MardaniAliSera pada Senin, 22 Februari 2021.

“Potensi kerugian sampai masalah keadilan bagi nasabah jelas terlihat,” tulis Mardani Ali Sera seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @MardaniAliSera.

Sehingga nilai kerugian negara dari kasus korupsi Jiwasraya dua kali lipat lebih tinggi daripada kasus korupsi Bank Century.

“Contoh potensi kerugian negara yang mencapai 13,7 triliun, lebih besar dua kali dari nilai kasus Bank Century 6,7 triliun,” ujar Mardani Ali Sera.

ini juga menduga adanya tindakan memanipulasi laporan keuangan.

Oleh karena itu menjadi penyebab yang memudarkan publik dalam menilai kinerja dari perusahaan tersebut.

“Lalu dugaan manipulasi laporan keuangan, sehingga memudarkan publik dalam menilai kinerja perusahaan,” ucap Mardani Ali Sera.

Selain itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ini menilai OJK dan Kementerian BUMN lemah dalam melakukan pengawasan.

Padahal OJK memiliki amanat khusus dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank.

“Hal lain, patut diduga ada kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan OJK dan Kementerian BUMN,” kata Mardani Ali Sera.

Hal lain, patut diduga ada kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan OJK dan Kementerian BUMN. Seperti yang kita tahu, OJK diamanatkan untuk mengawasi lembaga keuangan nonbank.— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) February 22, 2021

“Seperti yang kita tahu, OJK diamanatkan untuk mengawasi lembaga keuangan nonbank,” tambahnya.(dbs)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *