Busyro Muqoddas; Muhammadiyah Kritisi Pemerintah, Jangan Dianggap Musuh

banner 904x1280
banner 500x500

Hajinews – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik menggelar konferensi pers secara daring menanggapi hasil investigasi Komnas HAM atas tewasnya 6 anggota FPI beberapa waktu lalu.

Ada enam points pernyataan sikap Muhammadiyah menanggapi temuan Komnas HAM itu. Di antaranya meminta Presiden Jokowi memberikan perintah yang tegas kepada pihak yang berwenang untuk mengungkap aktor intelektual di balik penembakan tersebut.

Bacaan Lainnya

banner 400x400

Muhammadiyah juga mendesak Komnas HAM untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus kasus ini secara lebih mendalam, investigatif, dan tegas karena tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas dalam pengungkapannya termasuk siapa aktor intelektual di balik penembakan itu.

Busyro Muqqodas menegaskan, sikap kritis Muhammadiyah dalam pernyataan tersebut semata-mata sebagai wujud bahwa Muhammadiyah tidak lelah.

“InsyaaAllah tidak akan lelah demi untuk mengembalikan martabat, marwah atau muruah negeri kita ini yang sudah dirintis dengan berdarah-darah bahkan ribuan nyawa meninggal dengan terhormat pada masa-masa pra kemerdekaan,” ujarnya.

Muhammadiyah Teruji Kematangannya
Dia menjelaskan, Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang dan pada masa mendatang sudah terbukti secara historis sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar—yang jiwa, nafas, orientasi, metode, atau caranya—selalu mengintegrasikan antara semangat dan komitmen Islam dengan kebangsaan.

Hal itu dilakukan Muhammadiyah secara integratif dan sungguh-sungguh, tidak basa-basi. Sebab, menurutnya, basa-basi kalau dibiasakan terus-menerus akan membentuk karakter kemunafikan atau hipokrit.

Menurut mantan Ketua KPK itu keterlibatan Muhammadiyah ikut mengatasi persoalan-persoalan kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan itu bagian tak terpisahkan dari komitmen keislaman dan kebangsaan itu.

“Sehingga dalam konteks sekarang ini yang disikapi oleh Majelis Hukum dan HAM dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah itu merupakan salah satu refleksi dan perwujudan dari komitmen Muhammadiyah tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, tidak hanya persoalan ini tapi juga banyak persoalan sebelumnya dan yang akan datang yang akan terus diperjuangkan Muhammadiyah sebagai bagian penting dalam menjalankan misi keagamaan dan kebangsaan itu.

Busyro menyampaikan terjadinya tragedi kemanusiaan di KM 50 Jakarta-Cikampek yang melibatkan oknum polisi menunjukkan semakin mengingkarinya tata kelola pemerintahan atau kenegaraan dari jati dirinya sebagai bangsa.

“Yang jati diri itu dokumen otentiknya sudah tertulis dengan jelas dan bener, yang mengandung nilai-nilai filosofis dan ideologis yang permanan dan elegan sekali. Yaitu Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya yang tadi dibacakan. Juga Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan,” paparnya.

Dia menegaskan, keadaan saat ini semakin mengindikasikan kuatnya atau bangkitnya, apa yang disebut sebagai neo-otoritarianisme.

“Dan bahkan kalau saya tambahkan, tidak hanya itu saja tapi semakin pandemiknya korupsi termasuk korupsi politik. Bahkan akhir-akhir ini korupsi kepemimpinan dan korupsi demokrasi yang ditandai pilkada beberapa waktu yang lalu dan pilkada-pilkada sebelumnya bahkan juga pemilu beberapa kali yang lalu,” ungkapnya.

Busyro Muqqodas mengatakan, situasi seperti ini harus menjadi bagian komitmen elemen masyarakat sipil untuk mengkritisinya. Termasuk Muhammadiyah sebagai salah satu elemen yang sudah teruji kedewasaan dan kematangannya.

“Kalau kami Muhammadiyah kritis, itu kritis penuh kesayangan, bukan kebencian. Dan tidak perlu aparat kepolisian maupun yang lain-lain menyikapi dengan mispersepsi atau kesalahan pandangan yang berlebihan seakan-akan kalua ada kelompok masyarakat sipil termasuk Muhammadiyah yang bersikap kritis itu sebagai musuh,” ungkap dia.

“Sama sekali kami tidak memusuhi negara. Kami tidak memusuhi pemerintah. Kami tidak memusuhi TNI-Polri. Kami justru perintis TNI melalui Panglima Soedirman yang tokoh kader Hizbul Wathan dan Pemuda Muhammadiyah itu. Kamilah termasuk perintis negeri ini bersama komponen-komponen masyarakat yang lain saat itu,” tegasnya.

Busyro mengatakan justru negara harus berbahagialah jika masih memiliki elemen masyarakat sipil yang masih merawat independensinya. “Karena independensi akan membawa pada pengaruh apakah masyarkat sipil itu sudah terjadi atau tidak,” ujarnya.

“Insyaallah Muhammadiyah tidak akan mudah tergelincir untuk menggadaikan Indonesia. Menggadaikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menekankan keadilan untuk semuanya: lintas agama, lintas sektor, lintas apapun juga. Prinsip justice for all, keadilan untuk semuanya adalah prinsip Islam, prinsip Pancasila dan prinsip kita semuanya,” tambahnya.

Busyro menegaskan, Muhammadiyah tidak akan lelah menolong negeri ini, menolong pemerintah ini dengan antara lain kritik konstruktif penuh kesayangan dan terhindar dari perasaan kebencian.

“Sebaliknya kami menuntut, mendorong, mengajak pada pemerintah untuk lebih berhati-hati menyikapi sikap-sikap kritis masyarakat. Kalau ada elemen masyarakat sipil yang kritis jangan disikapi dengan cara-cara pandang yang represif karena mungkin saja pemerintah disadari atau tidak sekarang ini sudah menganut represitivisme dan langkah represivitas melihat beberapa atau sejumlah gejala-gejala tadi,” papar dia.

Peringatan Allah
Busyro Muqqodas juga menjelaskan mengapa dalam konferensi pers itu dikutip Surat al-Jatsiyah 15: “Barangsiapa mengerjakan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan, akibatnya akan menimpa diri sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan.”

Menurutnya peringatan Allah itu dikutip sebagai salah satu cara Muhammadiyah karena bangsa ini hidup di negeri yang bukan sekuler, negeri yang bukan liberal. Tapi negeri yang penuh barakah Allah karena tokoh-tokoh bangsa—terutama dahulu kala—memiliki religiusitas yang kental dan kebangsaan yang otentik.

“Di situlah Muhammadiyah akan terus merawatnya, insyaallah, sampai kapan pun juga. Pemerintah adalah pemerintahan kita; Polri adalah polri kita; TNI, TNI kita; dan siapapun juga yang sedang mengelola itu jika ada kesalahan maka kami wajib mengingatkan.

Maka, lanjutnya, wajar kami mengingatkan dengan agama kami, karena ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. “Jadi kalau kami tidak menasihati Presiden Jokowi, tidak menasihati Kapolri sehingga ada pembiaran yang disengaja terhadap pembunuhan-pembunuhan yang berkali-kali itu ingat akan adab Allah. Jangan sampai mengenai kita semuanya,” tuturnya.

Dia akhir pernyataannya, Busyro berharap aspirasi Muhammadiyah ini didengar dengan oleh pemerintah dengan intuisi yang jernih dan pemikiran yang waras. (dbs).

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *