Hajinews – Walau sudah berganti nama dengan Front Persatuan Islam, organisasi ini belum bisa bernapas lega.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, bahwa polisi akan menindak kegiatan organisasi kemasyarakatan yang tak terdaftar dengan cara membubarkannya.
Menurut Rusdi, pembubaran FPI bisa dilakukan karena Front Persatuan Islam tak punya dasar hukum lantaran tak terdaftar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional TB. Massa Djafar mengatakan, pemerintah bisa dibilang tebang pilih untuk menentukan dan membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Ini persoalannya tidak boleh diabaikan. Karena kalau diusut dari bawah, ini ada sentimen etnis. Ini dibawa secara lanten,” paparnya.
Namun, Massa menilai hal tersebut hanya dapat dibahas di forum ilmiah.
Pasalnya, penegakan hukum dilakukan secara tidak berimbang, jadi publik tidak terima. Bahkan, bisa terlihat seperti dendam politik pemerintah kepada FPI.
“Hukum seakan tak bekerja sesuai keadilan. Harusnya kan hukum ditegakkan dengan tidak pandang bulu, ini kan pandang bulu. Di sana dijerat habis, yang di sini bebas melenggang,” jelasnya.
Apalagi, ada fakta ketimpangan kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat.
“Kemarin, kasus tanah milik Habib Rizieq dipersoalkan. Namun, konglomerat bisa menguasai tanah sampai berkali-kali lipat, jutaan hektar bahkan,” tandasnya.
