BERANDA BERITA EKONOMI UTAMA

Fintech Pinjaman Masih Terpusat di Jawa

   

Jakarta, Hajinews.id – Industri teknologi finansial atau fintech peer to peer lending hingga saat ini masih terkonsentrasi di pulau jawa dengan penduduk paling padat. Ke depan, akan segera diwajikan memiliki oustanding pinjaman minimal 25 persen di luar Jawa.

Kewajiban itu tercantum dalam draft Rencana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pada pertengahan November 2020, otoritas meminta tanggapan atas draft tersebut kepada asosiasi terkait dan masyarakat umum.

Dalam Pasal 38 ayat (4), OJK mewajibkan penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending untuk menyalurkan pembiayaan ke luar Jawa, paling sedikit 25 persen dari total pendanaan yang belum dilunasi (outstanding) secara tahunan. Otoritas memberikan batas waktu hingga tiga tahun bagi perusahaan-perusahaan untuk mencapai batas minimal itu.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah menjelaskan, bahwa regulasi fintech terus bertambah untuk menghindari terjadinya regulatory arbitrage, yakni adanya aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan lainnya di sektor jasa keuangan.

“Kami berharap kalau ada regulasi yang dikeluarkan, maka tujuannya adalah meminimalisir regulatory arbitrage di industri keuangan kita. Karena kita tahu, misalnya perbankan itu highly regulated, tapi di sisi lain ada yang bisnisnya mirip tapi punya regulasi yang lebih ringan. Jadi, konsep same activity same regulation itu masih kita diskusikan,” ujar Imansyah.

 

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: