BERANDA BERITA POLITIK UTAMA

Restui Pilkada, Mendagri Bisa Dijerat Hukuman

 

Jakarta, Hajinews.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instrukri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Risikonya, yakni bagi kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan maka bisa diberhentikan dari jabatannya.

Menyikapi hal itu, Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menegaskan, Instruksi Mendagri tersebut sebetulnya tidak lagi diperlukan.

Ia menjelaskan, pemberhentian kepala daerah dan sebagainya telah secara rinci diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Selain itu, proses pemberhentian kepala daerah harus melalui mekanisme yang panjang.

”Secara prinsip instruksi Mendagri ini tidak diperlukan. Karena telah diatur dalam UU Pemda soal pemberhentian. Harus diingat bahwa siapapun kepala daerahnya yang melanggar UU dapat di impeach. Namun proses pemberhentian itu tidak mudah,” kata Feri Amsari.

Mengenai pemeriksaan polisi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal adanya kerumunan massa di kawasan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat maupun kawasan Megamendung Bogor Jawa Barat. Dikatakan, pemberhentian kepala daerah juga bukan kewenangan Mendagri Tito Karnavian.

”Sulit (terhadap) Anies (Baswedan) atau kepala daerah lain diberhentikan dengan berbasis UU Pemda dan UU Kekarantinaan Kesehatan. Apalagi jika mencermati Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sepanjang tidak timbul darurat kesehatan maka Anies tidak bisa dijerat,” jelas Feri.

Bahkan, lanjut Feri, Mendagri Tito Karnavian justru bisa dijerat pasal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan karena dianggap telah merestui pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember di tengah pandemi Covid-19.

”Karena pasal itu juga bisa dikenakan kepada Mendagri sendiri yang ikut melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 karena merestui Pilkada di tengah pandemi yang orang berkumpul,” tukas Feri Amsari.

Sebelumnya, pada Rabu (18/11/2020) Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Instruksi tersebut dikeluarkan Tito yang mantan Kapolri ini sebagai reaksi adanya kerumunan massa yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Tito, instruksi tersebut memuat aturan yang memungkinkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota diberhentikan dari jabatannya jika diketahui melakukan pelanggaran.

”Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” kata Tito.

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: