BERANDA BERITA POLITIK UTAMA

FPI Bingung TNI Urusi Baliho Habib Rizieq Shihab

Front Pembela Islam (FPI). Foto: Dok CNN Indonesia
 

Jakarta, Hajinews.id – Wakil Sektretaris Umum (Wasekum FPI) Aziz Yanuar mengaku kaget dan bingung terhadap TNI mengurusi baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

“Setahu saya kan TNI itu menjaga keamanan ya, misalnya menjaga bagian. Sori, maksud saya, sepengetahuan saya, TNI itu bagian pertahanan, urusannya ketika ada kekerasan di luar negeri atau kekerasan bersenjata di dalam negeri,” kata Aziz yanuar kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

“Atau ada ancaman keamanan. Dan saya, respons kami itu, respons saya, ya kaget saja, kaget dan bingung, TNI kok urusi baliho gitu,” imbuh dia.

Ia pun mempertanyakan pencopotan bailoho Habib Rizieq Shihab. Ya, seharusnya itu menjadi wewenang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

“Itu kan tugasnya Satpol PP, kan tugasnya aparat ketertiban. Sekarang apa tumpang tindih gitu biasa di republik ini, saya enggak tahu juga, ya,” jelasnya.

Seelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman angkat bicara soal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq Syihab diturunkan orang berseragam loreng. Mayjen Dudung menyatakan penurunan baliho itu atas perintahnya.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” kata Mayjen Dudung, Jumat.

 

 

Facebook Comments

Tambah Komentar

  • […] Pencopotan baliho Imam Besar HRS oleh personel TNI atas dasar perintah Pangdam Jaya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Tegasnya, mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Kebebasan berekspresi dapat dilakukan dengan menggunakan media apapun termasuk baliho. Baliho merupakan salah satu jenis saluran ekspresi untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani. Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Kesemuanya itu secara tegas disebut dalam Pasal 28E Ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian kebebasan berpendapat dan berekspresi serta penyampaiannya merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. […]

  • […] Ketika Polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan orde lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI, baliho Pangdam, dan karangan bunga Makodam adalah momen untuk meruntuhkan wibawa TNI. […]

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: