BERANDA BERITA EKONOMI POLITIK UTAMA

Buruh Geruduk Istana, Spanduk Bertuliskan: UU Cipta Kerja Birahi Rezim mu Menuju Romusha Gaya Baru

Buruh membawa surat untuk Presiden Jokowi. Foto: Dok Detik/Arun
   

Jakarta, Hajinews.id – Aksi massa buruh mengepung Istana Negara hari ini, Kamis (22/10/2020). Massa bergantian berorasi menyampaikan aspirasi dan juga mengibarkan poster-poster yang intinya menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Berbagai macam atribut dalam aksi unjuk rasa kali ini. Mulai dari poster-poster hingga panji-panji bendera serikat mereka. Salah satu yang menarik perhatian adalah poster-poster yang dipasang massa buruh di atas mobil komandonya.

“UU Cipta Kerja Birahi Rezim mu Menuju Romusha Gaya Baru #TolakUUCiptakerja #Investasitanpaperbudakan,” demikian tulisan pada salah satu poster yang ditempelkan di mobil komando.

Selain itu, massa buruh juga ada yang membawa poster-poster serupa dalam genggaman tangan. Mereka dalam posternya meminta UU Ciptaker lantaran akan merugikan anak dan cucu mereka di masa depan.

“Cabut Omnibus Law Demi Anak Cucu Kita,” demikian tulisan pada salah satu poster yang dibawa buruh.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan yang sebelumnya digelar pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Aksi hari ini dilakukan lantaran UU disahkan dengan prosedur yang tak sesuai.

“Hari ini kita melakukan aksi lanjutan kalau sekarang kita menolak UU Omnibus law Ciptaker karena kasat mata terlihat bahwa prosedur proses sampai terjadinya uu itu tidak mencerminkan jiwa pancasila,” katanya.

Arif mengatakan, pihaknya ingin difasilitasi langsung bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka mendesak Jokowi menerbitkan perppu untuk bisa membatalkan UU Omnibus Cipta Kerja.

“Ya kami harap pak polisi, kami sampai di Istana, biar pak presiden mendengarkan orasi-orasi,” tukasnya.

Aksi unjuk rasa ini merupakan rentetan demonstrasi pada 6 Oktober 2020 kemarin. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut UU Ciptaker. Ini karena, UU tersebut merugikan masyarakat, terutama kaum buruh. (mh)

Facebook Comments

Tambah Komentar

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: