BERANDA BERITA POLITIK UTAMA

Aktor Politik Tolak UU Cipta Kerja, Niat Tulus Atau Pencitraan Untuk Pilpres 2024?

   

Hajinews.id – “Pencitraan” prilaku yang biasa terjadi di panggung politik. UU Cipta Kerja Omnibus Law yang jadi pusat perhatian masyarakat jadi panggung bagi sebagian elit politik untuk menarik perhatian masyarakat. Benarkah sama rasa yang dituangkan dalam bentuk sama-sama menolak UU cipta kerja didasari oleh niat yang tulus? Atau hanya pencitraan untuk mempersiapkan elektabilitas suara pemilihan presiden 2024?

Dari penelusuran yang dilakukan oleh hajinews.id, sejauh ini ada lima kepala daerah yang menolak UU cipta kerja. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmaji.

Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI menilai ada dua hal yang menyebabkan kepala daerah menolak UU Cipta Kerja, salah satunya momentum politik untuk 2024,

“Saya menduga ada dua kemungkinan, pertama saya kira keberatan mereka (Gubernur, red) bisa dipahami karena banyak kewenangan daerah yang ditarik ke pusat, dan ini bertentangan dengan semangat disentralisasi otonomi daerah. Wajar kalau kemudian mereka bersikap kritis terhadap UU Cipta Kerja,” kata Ade seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.

Ade mengungkapkan kemungkinan kedua adalah momentum politik untuk 2024, bagaimana mengambil isu UU Ciptaker yang menjadi perhatian publik.

“Yang kedua saya kira ini sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana mereka memandang politik ke depan, terutama untuk 2024. Isu yang sangat sensitif, sangat strategis menjadi perhatian khalayak luas, dan tentu sangat menarik untuk dikapitalisasi sebagai momentum untuk membangun posisioning di tengah publik,” ujarnya.

Senada dengan Ade, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan juga menengarai, ada pihak-pihak yang ‘menunggangi’ demonstrasi besar-besaran terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja demi kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Luhut mengklaim, pemerintah memiliki alat untuk mendeteksi kepentingan politik oposisi, yang acap kali menyengat kebijakan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ya pasti ada lah. Enggak usah orang pintar juga melihatnya kan ada, kita kan bisa lihat dari semua. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk gitu-gituan, apa sih susahnya itu,” kata Menko Marinves Luhut saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dilihat Tagar dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 9 Oktober 2020.

Menarik ke belakang pada saat UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan pada 5 Oktober 2020, ada dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS. Selain menolak, Demokrat bahkan menyatakan walk out dari rapat paripurna. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan Partai Politik (Parpol) yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Pasalnya, penolakan itu bisa sebagai cari panggung untuk pencitraan.

“Kalau benar-benar menolak, kenapa tidak dari awal. Kenapa saat proses tidak ada suara, lalu diujung pas pengesahaan, baru menolak,” kata Jeirry dalam diskusi bertema Pilkada, Omnibus Law dan Kala Elite Golkar Menantang Tidak Dipilih di Jakarta, Minggu (11/10/2020).

Jeirry menjelaskan perjuangan harus jujur dan tulus. Perjuangan harus ikuti semua proses. Jika hanya ambil di ujung, sangat kuat indikasi hanya mengambil keuntungan dari besarnya penolakan dari masyarakat.

“Jangan lekas percaya pada Parpol yang menolak karena bisa saja untuk pencitraan,” tegas Jeirry.

Jeirry juga menilai sama terhadap para kepala daerah yang melakukan penolakan. Tindakan tersebut juga bentuk pencitraan karena hanya berteriak di ujung.

“Kalau mau dari awal, saat RUU mulai dibahas. Kasih masukan ke pemerintah pusat atau DPR. Bukan saat marak unjuk rasa baru turun. Itu cari panggung namanya,” tutur Jeirry.

Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat seharusnya mendukung dan tunduk atas kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan. Mengamankan setiap kebijakan pemerintah pusat, bukan malah sebaliknya. Menurut H.Asrul Hoesein Pemerhati dan Pengamat Regulasi Tata Kota, seperti dilansir dari Kompasiana, hal ini sulit juga dilakukan karena sikap gubernur juga mempertimbangkan sikap partai. Memang dilematis, Jokowi yang sedang berada diakhir masa dua periode, memilih tegas dalam berpikir dan bertindak, demi mewujudkan program Nawacita. Tidak demikian dengan partai politik. Maka hampir pasti partai pendukung Jokowi sendiri memilih cari strategi untuk pasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2024. Jadi sangat nyata, baik partai maupun kader-kader elit partai saat ini berlomba mencari perhatian publik dan partai demi meningkatkan elektabilitasnya menuju Pemilu dan Pilpres 2024. ( Sitha/diolah dari berbagai sumber).

 

 

Facebook Comments

Tambah Komentar

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: