Ombudsman: Pernyataan Ahok Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945

Laode Ida. (Dok. Ombudsman RI)
banner 500x500

JAKARTA, hajinews.id – Anggota Ombudsman RI Laode Ida menyatakan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa Pertamina akan dibubarkan jika merugi dapat berpotensi maladministrasi.

Sebab substansi pernyataan Ahok, menurut Laode, bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bacaan Lainnya

banner 400x400

“Pernyataan Ahok, ‘Pertamina akan dibubarkan jika rugi’ berpotensi maladministrasi. Karena di dalamnya (Pertamina) dikuasai negara, dan juga dipergunakan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas,” kata Laode dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Laode menilai PT Pertamina adalah BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang energi minyak dan gas. “Posisinya sama dengan PT PLN yang dibentuk dengan kekhususan untuk memberikan pelayanan hajat hidup atau kebutuhan dasar di bidang kelistrikan,” kata Laode.

Karena itu, keberadaan PT Pertamina sebagai BUMN (holding) migas adalah untuk menjamin ketersediaan atau cadang untuk kebutuhan migas (minyak dan gas) nasional bagi seluruh warga di negeri ini.

Laode berpandangan bahwa belum ada satu badan usaha milik negara yang bisa secara langsung menggantikan posisi PT Pertamina untuk urusan migas itu.

Sehingga ide Ahok untuk membubarkan Pertamina akan terasa sangat sensitif jika sekonyong-konyong BUMN itu dibubarkan hanya karena peristiwa rugi yang bersifat temporer.

Laode mengajak Ahok dan semua pihak yang mengkritik PT Pertamina untuk menyikapi kerugian yang mencapai Rp11 triliun itu secara bijak agar tidak berdampak pada instabilitas di intern BUMN itu.

“Saya terkejut membaca pernyataan Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengesankan tidak mengetahui tentang penyebab kerugian itu. Apalagi sudah ‘viral’ luas di media sosial, adanya pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang secara tegas menyatakan bahwa jika dalam 7 bulan menjabat Komut PT Pertamina tidak untung, maka Pertamina akan dibubarkan. Saya berharap masyarakat ‘dingin’ saja atau tak terprovokasi ketika membaca pernyataan yang juga ditayangkan melalui video singkat itu,” beber Laode.

Laode juga meminta Ahok tidak lagi mengeksploitasi kerugian itu dengan kesan politis. Sebab Ahok sebetulnya dapat dengan mudah memanggil jajaran Direksi PT Pertamina untuk mengklarifikasi permasalahan yang sebenarnya. Karena Ahok merupakan Komisaris Utama perusahaan plat merah itu.

“Sekali lagi, perlulah juga mendalami atau memahaminya secara bijak. Pertama, mungkin perlu tracking posisi untung rugi usaha BUMN holding migas nasional itu dalam beberapa tahun. Apakah sama juga dengan tahun ini, yakni rugi? Kedua, jika kerugian baru terjadi di tahun 2020 ini, perlu juga mengkajinya apakah terkait dengan pandemi COVID-19? Saya duga ada korelasi positifnya. APBN saja alami defisit yang luar biasa sebagai dampak wabah COVID-19,” saran Laode.

Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, dimana tren bisnis merugi, Laode bersyukur PT Pertamina dapat 100 persen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya.

“Saya sadar bahwa mungkin tidak akan ada makhluk ajaib yang bisa menjadikan bisnis PT Pertamina meraup untung bencana atau wabah COVID-19 yang menggoncang dunia di tahun 2020 ini,” tandas Laode.

Pernyataan Ahok yang mengaku tidak mendapat laporan mengenai kondisi terkini perusahaan hingga merugi Rp 11,33 triliun juga dikritik tajam oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto.

Satyo menegaskan pernyataan itu seolah mengulangi kebiasaan Ahok saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, yaitu selalu lempar masalah ke pihak lain.”Itu memang gaya lama dia, zaman jadi wakil dan gubernur DKI pun begitu, pemimpin yang selalu menyalahkan anak buah adalah karakter anti demokrasi, mau menang sendiri, tidak egaliter dan nggak obyektif,” kata Satyo Purwanto dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/8/2020).

Padahal, menurut mantan Sekjen ProDEM ini, pembukuan laporan keuangan dipastikan mendapatkan accord (ACC) dari Komisaris, seperti Ahok.

“Pembukuan laporan keuangan itu pasti ada ACC dari komisaris, contohnya pernah ada kasus “window dressing” laporan keuangan yang dipercantik padahal rugi direkayasa jadi untung di Garuda Indonesia yang akhirnya terbongkar karena ada salah satu komisaris tidak mau teken itu laporan keuangan,” jelas Satyo.

Sehingga, Satyo tidak yakin jika mantan narapidana kasus penistaan agama itu tidak mengetahui laporan kerugian di Pertamina. (rah/berbagai sumber)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

0 Komentar