BERANDA BERITA HUKUM UTAMA

Din Syamsuddin: Rakyat Dirugikan, Kami Berjuang Meluruskan Kiblat Bangsa

Din Syamsuddin. Foto: Net via RR
 

JAKARTA, hajinews.id – Ketua Dewan Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Din Syamsuddin menekankan, alasan konstitusional menjadi landasan KMPK menggugat Undang-Undang 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Covid-19.

“Kami elemen masyarakat madani, yang bergabung di koalisi masyarakat penegak kedaulatan ini, ingin berjuang untuk meluruskam kiblat bangsa yang pembentukan UU baik atas usul dari eksekutif, maupun legislatif, yang bersifat kontroversial merugikan rakyat dan yang paling jelas bertentangan dengan konstitusi,” kata Din Syamsuddin di Jakarta, Ahad (28/6).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu juga  berharap agar pemerintah sadar bahwa dana ratusan triliun yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 semata-mata untuk memperjuangkan rakyat kecil di tengah musibah wabah virus Corona. “Jangan sampai fokus menanggulangi Covid-19 ada upaya yang nyaris diam-diam secara sistematis, menurut hemat kami mengambil kesempatan dalam kesempitan,” tegas Din Syamsuddin.

Dia menjelaskan UU 2/2020 yang berasal dari Perppu 1/2020 secara prosedural akan dikritisi oleh KMPK lantaran diduga melakukan pelanggaran konstitusi yang ada baik secara materil maupun immateril. Terlebih UU tersebut diduga dilahirkan untuk korporasi, bukan untuk kesehatan masyarakat.

“Yang lebih penting lagi, tidak secara sungguh-sungguh menanggulangi Covid-19, sehingga laju penyebaran Covid-19 ini tinggi. Sementara ada pengambilan uang rakyat dengan jumlah besar tapi tidak diperuntukkan untuk penanggulangan Covid-19, sangat-sangat sedikit, yang diuntungkan adalah korporasi, termasuk BUMN yang menurut pakar sudah rugi sebelum Covid tapi mau dibantu,” papar Din Syamsuddin.

Berita Terkait

Lebih lanjut dia mengatakan upaya pemerintah yang hanya terfokus pada penyelamatan ekonomi semata merupakan perilaku yang tidak adil pada rakyat kecil lantaran lebih mementingkan korporasi dibandingan keselamatan rakyat. “Inilah sebuah perilaku politik yang sangat tidak etis dan sangat mengganggu rasa keadilan rakyat. Inilah alasan, mengapa kami beketetapan hati untuk melancarkan jihad konstitusi ini,” tegas Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin menambahkan bahwa tak hanya soal UU 2/2020, KMPK juga tidak menutup mata dengan undang-undang lain yang dianggap telah menyimpang dalam baik dalam UU-nya maupun dalam pelaksanaannya. “Sekarang tentang UU 2/2020 nanti ada UU lain, termasuk kemarin disahkan secara cepat oleh DPR yang ternyata hanya menguntungkan pengusaha besar, yaitu tentang UU Minerba dan masih ada UU lain, temrasuk Omnibus Law Cipta Kerja, ini adalah perjuangan kami semua,” ujar Din Syamsuddin.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/6/2020), menggelar sidang tiga perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU terkait dengan kebijakan keuangan penanganan COVID-19 di Gedung MK.

Pada pekan lalu MK juga menyidangkan dua perkara pengujian formil dan materi UU No. 2/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) serta Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).

Perkara juga diajukan oleh politikus Iwan Sumule, Front Pembela Islam (FPI), dan perseorangan bernama Sururudin. (rah/berbagai sumber)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tinggalkan Komentar