BERANDA BERITA UTAMA

MUI: Cabut Secepatnya RUU HIP!

Anwar Abbas (dok)
 

JAKARTA, hajinews.id – Desakan agar Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)   dicabut terus bergulir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuntut DPR RI segera mencabut pembahasan RUU HIP agar penolakan masyarakat tidak semakin meluas.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas meminta DPR dalam waktu dekat ini mencabut RUU tersebut dari Prolegnas guna menghindari kondisi yang tidak kondusif di masyarakat. “Cabut secepatnya pembahasan ini sehingga tidak terjadi peristiwa-peristiwa lain di luar itu,” tegas Anwar saat dihubungi, Jumat (26/6/2020).

Menurut Anwar apabila pembahasan soal RUU HIP tak segera dihentikan maka protes dari masyarakat khususnya kalangan umat Islam akan terus muncul ke depannya. Pihaknya mengkhawatirkan protes itu akan merembet ke masalah lain yang tak relevan. “Setop saja pembicaraan RUU HIP. Kalau masih ngotot ya, akan terjadi terus seperti ini. Kita kan ingin negeri ini aman, tentram, damai,” ujarnya menekankan.

Lebih lanjut Anwar menegaskan DPR sebagai pengusul RUU HIP merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU tersebut. Anwar meminta agar masyarakat yang memprotes tak disalahkan. “Jangan yang buat masalah disalahkan. Penyebab masalah itu yang harus dipermasalahkan, kan mereka yang mengusulkan,” tegasnya.

Sebelumnya MUI sendiri sudah menyampaikan Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia mengenai pembahasan RUU HIP agar dihentikan.

Berita Terkait

Kekhawatiran Anwar Abbas tersebut menyusul peristiwa aksi unjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung DPR pada Rabu lalu yang berujung pembakaran bendera PKI bergambar palu arit dan bendera PDIP. Pembakaran bendera PDIP ini pun berbuntut panjang. Pengurus PDIP kemudian menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partainya.

Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta telah melaporkan aksi pembakaran bendera partai PDIP pada aksi unjuk rasa saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (24/6) ke Polda Metro Jaya.

“Kami telah resmi melaporkan terkait dengan perusakan bendera Partai PDI Perjuangan. Pasal yang kami laporkan adalah pasal 160, 170,156 KUHP terkait tindak pidana kekerasan, perusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDI Perjuangan dan atau pengasuhan untuk menyatakan pernyataan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap golongan partai politik PDI Perjuangan,” kata pengacara DPD PDIP Ronny Talampesy di Polda Metro Jaya, Jumat (26/6/2020). (rah/berbagai sumber)

 

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tinggalkan Komentar