BERANDA BERITA CORONAVIRUS POLITIK UTAMA

Pemilu Negara Lain di Tengah Pandemi Banyak yang Berantakan

Hadar Gumay. (Foto/Antara)

JAKARTA, hajinews.id – Pendiri Negrit, Hadar Nafis Gumay, mengungkapkan sejumlah negara lain yang tetap menggelar pemilihan umum di tengah situasi pandemi Corona (COVID-19) tidak bisa dinilai sukses, bahkan banyak yang berantakan.

“Ada sekitar 20 negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi dan mereka berantakan mulai dari persiapan, tahapan hingga tingkat partisipasi pemilihnya,” ujar Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dia mengatakan hanya satu atau dua negara saja yang berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi, namun hasilnya juga tidak signifikan. “Contohnya pemilu yang berhasil yakni pemilu lokal Bavaria di Jerman tingkat partisipasi hanya naik sekitar 3 persen,” katanya.

Kemudian, Korea Selatan juga sukses, partisipasi pemilihnya naik tetapi itu pun naik setelah terjadi penurunan dari beberapa kali penyelenggaraan pemilu. Pada 1992, partisipasi di sana sekitar 71 persen, kemudian terus turun, namun pemilu kali ini mengalami kenaikan dari periode empat tahunan sebelumnya menjadi 66,2 persen.

“Mereka (Korea Selatan) juga berhasil karena semuanya sudah siap, sistem dan regulasi mereka siap jika terjadi pandemi, dan sudah berjalan sejak periode-periode sebelumnya karena mereka merancang dan menjalankannya akibat wabah MERS dan SARS, tidak ujug-ujug langsung jalan saja” jelas dia.

Korea Selatan juga menggelontorkan anggaran tambahan yang begitu besar untuk menyukseskan pemilu legislatif yang digelar pada April 2020 lalu tersebut. “Sementara yang lainnya berantakan, bahkan pra pemilu di Amerika Serikat pun juga berantakan, yang lebih parah Mali dengan tingkat partisipasi pemilih hanya satu digit (7,5 persen),” ucapnya.

Selain 20 negara yang memutuskan untuk tetap melangsungkan pemilu di tengah pandemi, lanjut Hadar, 60 negara lainnya lebih memilih untuk menunda penyelenggaraan pemilihan umum mereka.

“Nah bagaimana dengan Indonesia, menurut saya tidak usah buru-buru dengan menyelenggarakannya mulai saat ini dan hari pemungutan pada 9 Desember. Sebaiknya siapkan dulu dengan matang, dalam beberapa bulan ke depan, setelah itu baru lanjutkan lagi,” kata Hadar.

Pilkada di 270 daerah ini butuh persiapan yang matang karena pada situasi normal saja banyak kompleksitas yang terjadi dalam penyelenggaraan apalagi dengan situasi saat ini. “Akan lebih mahal yang harus ditanggung apabila pilkada kembali tertunda di tengah-tengah penyelenggaraan yang sudah berjalan sebab ketidaksiapan ataupun jadi klaster baru Covid-19, mahal akibat yang ditanggung demokrasi karena berantakan, sebaiknya siapkan secara matang dulu,” tegas dia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana merevisi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Jika disetujui, maka pemilu akan dibagi dua yakni Pemilu nasional dan Pemilu daerah.

Ketua Umum Vox Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati menilai harusnya pembahasan tersebut dipertimbangkan kembali mengingat Indonesia tengah mengalami pandemi Covid-19. “Sangat disayangkan di tengah negara ini berduka dan berjuang ke luar dari belenggu Covid-19, pengampu kepentingan masih ngotot untuk membahas tentang RUU Pemilu. Seharusnya kita selesaikan dulu masalah Covid-19 ini,” kata Yohanes seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Ahad (21/6/2020). (rah/berbagai sumber)

Facebook Comments

Tambah Komentar

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: