BERANDA BERITA

Ibadah Haji Saja Ditunda, Kenapa Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada?

Husain Alting Syah. (foto/net)

JAKARTA, hajinews.id – Anggota Komite I DPD RI, Sultan Husain Alting Syah, mempertanyakan sikap pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Komisi II DPR dan penyelenggara pemilu yang menyepakati pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember.

Masalahnya, kata Sultan Husain Syah, karena Indonesia saat ini masih berjuang keras untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 bukanlah hal yang bersifat urgensi atau mendesak.

“Saat ini kita semua berupaya keluar dari pandemi virus Corona. Pilkada Serentak 2020 bukan hal urgensi, kita harus fokus penanganan Covid-19 dan penyelamatan ekonomi akibat pandemik ini,” tegas Sultan Husain Syah dalam keterangan resminya, Selasa (2/6/2020).

Senator asal Provinsi Maluku Utara itu  menilai paksaan pilkada serentak di tengah pandemik tentu pasti ada keuntungan bagi paslon tertentu, khususnya petahana karena apapun ceritanya musibah ini adalah panggung bagi petahana yang bebas tampil di masyarakat menggunakan anggaran negara. “Bencana dan musibah itu jelas-jelas panggung bagi petahana, kita harus melek politik,” kata Sultan Husain Alting Syah.

Berita Terkait

Lebih lanjut senator yang juga merupakan Sultan dari Kesultanan Tidore ini menyampaikan bahwa harusnya semua tetap fokus pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan upaya recovery ekonomi akibat pandemik, bukan malah mengedepankan politik.

“Ibadah haji saja ditunda sampai tahun depan, kok pemerintah ngotot ingin melaksanakan pilkada serentak seolah-olah kedudukan pilkada itu lebih tinggi dari ibadah haji, pemerintah juga harus sadar dan paham sistem politik di negeri ini masih manual bukan e-vote,” tegas Sultan Husain Syah.

Sementara itu peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menegaskan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin kesehatan dan keselamatan serta kualitas pesta demokrasi tersebut. “Pertama, keselamatan dan kesehatan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, bagaimana kualitas pemilihan bisa tetap dijaga,” ujar Hadar di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Hadar menekankan, persiapan untuk menjamin aspek kesehatan, keselamatan, dan kualitas tersebut harus benar-benar disiapkan sebelum tahapan pilkada dilanjutkan. Ia mencontohkan dari segi aturan butuh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersendiri yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan dalam suasana pandemi. “Saya mendengar PKPU untuk tahapan, program, dan jadwal pilkada sudah dalam proses improvisasi di Kemenkumham,” katanya.

Hadar mengingatkan bahwa PKPU terkait tahapan, program, dan jadwal pilkada tersebut sama sekali tidak memuat proses bagaimana setiap tahapan pilkada dijalankan sesuai protokol kesehatan di masa pandemi. (rah/berbagai sumber)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tinggalkan Komentar