BERANDA BERITA BISNIS CORONAVIRUS UTAMA

Rupiah Tetap Terburuk di Asia Meski Jokowi Terapkan Darurat Sipil

Ilustrasi rupiah dan dolar AS. (Foto: Thinkstock)
 

JAKARTA, hajinews.id –  Nilai tukar rupiah kembali anjlok melawan kekuatan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (30/3/2020), setelah sebelumnya membukukan penguatan tiga hari beruntun pada pekan lalu.

Saat perdagangan dibuka, rupiah langsung melemah 0,31% ke Rp 16.150/US$. Depresiasi rupiah membengkak hingga hingga 1,86% ke Rp 16.400/US$. Dengan pelemahan sebesar itu, rupiah menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.

Di akhir perdagangan, rupiah berhasil memangkas pelemahan hingga 1,4% di level 16.360/US$. Berdasarkan data Refinitiv. Meski demikian, rupiah masih tetap menjadi yang terburuk di Asia, hingga pukul 16:11 WIB, hanya won Korea Selatan yang pelemahanya lebih dari 1%. Sementara mayoritas mata uang utama Asia lainnya justru menguat melawan dolar AS.

Bank Indonesia telah mempersingkat perdagangan rupiah di pasar spot mulai Senin (30/3), pembukaan pada pukul 9:00 WIB, dan penutupan perdagangan pada pukul 15:00 WIB. Sebelumnya perdagangan dilakukan pukul 8:00 – 16:00 WIB. Hal ini dilakukan dilakukan guna meredam penyebaran pandemi virus corona (COVID-19).

“Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya dalam mengambil langkah kolektif untuk memantau, menilai, dan melakukan pencegahan dan mitigasi terhadap penyebaran COVID-19” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengurangi jam perdagangan bursa saham. Mulai Senin (30/3), perdagangan sesi I di Bursa Efek Indonesia (BEI) berakhir pukul 11:30 WIB, dari sebelumnya pukul 12:00 WIB, sementara penutupan perdagangan pada pukul 15:00 WIB, dari sebelumnya 16:00 WIB.

Pandemi COVID-19 lagi-lagi membuat sentimen pelaku pasar memburuk, dan membuat rupiah tertekan. ‘Duel’ antara pendemi COVID-19 melawan stimulus fiskal “merebut hati” para pelaku pasar yang sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir hari ini dimenangkan lagi oleh COVID-19.

Ketika Covid-19 yang “merebut hati” pelaku pasar, maka aksi jual akan terjadi terus-terusan di pasar saham, dan aset-aset berisiko lainnya. Bursa saham Asia kembali terperosok di zona merah hari ini.

Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahkan sempat dihentikan sementara 30 menit (trading halt) sejak pukul 10:20 WIB setelah IHSG ambles 5,01%. Di akhir perdagangan, IHSG mampu menipiskan pelemahan menjadi 2,88%. Pergerakan di pasar saham tersebut sudah cukup menggambarkan kembali memburuknya sentimen pelaku pasar, dan rupiah kembali tertekan.

Stimulus dari negara-negara yang terdampak COVID-19 sebenarnya sudah digelontorkan dalam beberapa pekan terakhir, tetapi gagal menaklukan virus yang berasal dari kota Wuhan China tersebut. Ini lantaran aksi jual masif terus terjadi di pasar saham global. Baru pada pekan ini, stimulus dari AS berhasil menaklukkan COVID-19, sentimen pelaku pasar membaik.

Pada Jumat waktu AS, Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang sehingga pemerintah AS bisa menggelontorkan stimulus senilai US$ 2 triliun guna memerangi COVID-19. Nilai stimulus tersebut sangat jumbo, dua kali nilai ekonomi Indonesia.

Hingga perdagangan Jumat tersebut rupiah mencatat penguatan 3 hari beruntun dengan total secara persentase 2,72%. Tetapi, efek dari stimulus tersebut mulai memudar hari ini akibat COVID-19 yang mengganas.

Berdasarkan data dari Johns Hopkins CSSE, hingga saat ini lebih dari 170 negara terpapar COVID-19, dan menjangkiti lebih dari 724.000 orang, dengan korban meninggal sebanyak 34.026 orang, dan lebih dari 152.000 dinyatakan sembuh.

Bukan lockdown, Jokowi tetapkan darurat sipil

Sementara di Indonesia hingga Senin (30/3/2020) sudah ada 1.414 kasus positif COVID-19, dengan 122 orang meninggal dunia, dan 75 sembuh. Untuk meredam penyebaran COVID-19, sebelumnya sempat beredar kabar jika pemerintah RI berencana membatasi akses ke Jabodetabek alias lockdown. Kendaraan pribadi dan angkutan orang dilarang masuk, sementara angkutan logistik masih diperbolehkan.

“(Kendaraan) pribadi juga termasuk. Pokoknya angkutan oranglah. Angkutan barang enggak (berlaku). Logistik tidak,” ujar Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani, Ahad (29/3/20).

Hal ini juga berlaku untuk kereta api yang memiliki rute perjalan dari dan menuju Jabodetabek. Untuk penutupan ruas jalan, secara teknis, besar kemungkinan akan dilakukan blokade di sejumlah titik. “Ya kemungkinan begitu (diblokade),” ujarnya

Yani juga menjelaskan bahwa secara lengkap, langkah ini masih menunggu hasil rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Ratas itu dijadwalkan berlangsung hari ini.

Pelaku pasar sepertinya merespons negatif kabar tersebut, rupiah langsung melemah begitu perdagangan dibuka hari ini, dan terus merosot hingga nyaris 2%. Lockdown dikhawatirkan akan benar-benar memukul perekonomian Indonesia, apalagi banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, sehingga berisiko tanpa penghasilan.

Sekitar 30 menit sebelum perdagangan Senin (30/3/) berakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pembatasan sosial sekala besar dan darurat sipil. “Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi, Senin (30/3/2020).

Namun, Jokowi bakal meminta seluruh apotek dan toko-toko sembako tetap buka untuk layani kebutuhan warga. Hal tersebut dilakukan juga dengan protokol untuk menghindari jarak dekat. “Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal tadi sudah kita bicarakan bahwa pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, ini yang akan segera kita umumkan kepada masyarakat, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” kata Jokowi dalam Ratas kali ini.

Jokowi meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah,” tuturnya.

Meski Jokowi belum menetapkan status lockdown, tetapi rupiah belum sanggup bangkit, hanya mampu memangkas pelemahan dan tetap menjadi yang terburuk di Asia pada Senin (30/3).

Dolar AS sebenarnya sedang loyo

Meski rupiah melemah pada Senin (30/3), tetapi dolar AS sebenarnya sedang loyo. Hal tersebut terlihat dari mayoritas mata uang utama Asia yang mampu menguat. Selain itu, indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan mata uang Paman Sam ini sepanjang pekan lalu ambles 4,4%, menjadi penurunan mingguan terbesar sejak krisis finansial global lebih dari 10 tahun yang lalu, meski pada hari ini hingga perdagangan sesi Eropa berhasil merangkak naik.

Kebijakan bank sentral (Federal Reserve/The Fed) dan pemerintah AS membuat dolar AS loyo. The Fed sudah membabat habis suku bunganya hingga menjadi 0-0,25%. Kemudian The Fed juga melakukan program pembelian aset atau quantitative easing (QE) dengan nilai tak terbatas guna membantu perekonomian AS menghadapi tekanan dari pandemi virus corona (COVID-19). Aset yang akan dibeli seperti obligasi pemerintah, efek beragun aset perumahan (Residential Mortgage-Backed Security/RMBS), dan beberapa jenis efek lainnya.

The Fed mengatakan akan melakukan QE dalam besaran berapapun yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran fungsi pasar serta transmisi kebijakan moneter yang efektif di segala kondisi finansial dan ekonomi.

Jumlah yang tak terbatas tersebut artinya The Fed akan membeli seberapapun aset yang diperlukan guna menjaga likuiditas di pasar agar tidak mengetat.

Berita Terkait

Itu dari sisi moneter, dari sisi fiskal Pemerintah AS menggelontorkan stimulus jumbo. Pada Jumat (27/3/2020) waktu AS, Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang sehingga pemerintah AS bisa menggelontorkan stimulus senilai US$ 2 triliun guna memerangi COVID-19. Nilai stimulus tersebut sangat jumbo, dua kali nilai ekonomi Indonesia.

Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang jumbo tersebut tentunya membuat perekonomian AS banjir likuiditas akibatnya dolar AS menjadi loyo. (rah/cnbc)

==

Bank Dunia Desak G20 Tak Batasi Ekspor Pasokan Medis

JAKARTA, hajinews.id  – Bank Dunia mendesak Kelompok 20 negara ekonomi utama (G20) untuk menahan diri dari memberlakukan pembatasan ekspor baru pada pasokan medis kritis, makanan atau produk-produk penting lainnya ketika dunia memerangi pandemi virus korona yang menghancurkan.

Dalam sebuah pernyataan pada konferensi video para menteri perdagangan G20, pejabat senior Bank Dunia pada Senin (30/3/2020), menyatakan pandemi itu diproyeksikan akan menjerumuskan ekonomi global ke dalam resesi yang dalam, mengganggu rantai pasokan, dan mengenai simpul-simpul penting perdagangan.

Untuk mengurangi dampak terhadap negara-negara miskin yang berisiko karena terbatasnya pasokan barang-barang medis, pemberi pinjaman global mendesak negara-negara G20 untuk menghilangkan atau mengurangi tarif impor produk-produk utama yang diperlukan untuk memerangi pandemi, dan menurunkan tarif sementara atau menangguhkan tarif dan pajak ekspor pada makanan dan barang pokok lainnya.

“Kerja sama internasional yang berkelanjutan untuk memelihara sistem perdagangan yang terbuka dan berbasis aturan akan sangat penting buat pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” Mari Pangestu, direktur pelaksana Bank Dunia untuk kebijakan dan kemitraan pembangunan, mengatakan kepada para menteri.

“Berjalan sendiri bukan pilihan. Kami akan keluar lebih kuat jika kami semua bekerja bersama dengan fokus yang jelas pada masa depan,” katanya, sesuai dengan teks sambutannya, dikutip dari Reuters.

Para menteri perdagangan mengakhiri pertemuan dengan janji untuk bekerja menjaga pasar tetap terbuka dan memastikan berlanjutnya pasokan obat-obatan, tetapi berhenti menyerukan diakhirinya larangan ekspor yang banyak negara, termasuk anggota G20 seperti Prancis, Jerman dan India, telah memberlakukan terhadap obat-obatan dan persediaan medis.

Pemerintahan Trump telah menghapuskan beberapa tarif yang diberlakukan pada pasokan medis buatan China, tetapi telah menarik kritikan dari beberapa kelompok industri untuk pekerjaannya tentang aturan baru yang akan memperluas mandat “Beli Amerika” ke peralatan medis dan sektor farmasi.

Mari Pangestu mengatakan bahwa Kelompok Bank Dunia secara khusus prihatin tentang dampak pandemi pada negara-negara emerging markets dan negara berkembang, mencatat bahwa pasar global untuk 17 produk utama yang diperlukan untuk memerangi penyakit ini sangat terkonsentrasi.

“Negara-negara termiskin sangat rentan terhadap kebijakan di negara-negara pengekspor, termasuk pembatasan perdagangan pasokan medis – di atas risiko yang telah diperhitungkan dari pasar oleh negara-negara kaya,” katanya.

Tarif impor produk utama COVID-19 di bawah empat persen di negara maju, di atas delapan persen di negara berkembang dan melebihi 11 persen di negara dengan ekonomi paling tidak maju, katanya. (rah/Ant)

 

==

YLKI: Pemerintah Harus Penuhi Barang Konsumsi Masyarakat

JAKARTA, hajinews.id – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan hak konsumen atas barang konsumsi harus dipenuhi oleh pemerintah jika karantina wilayah diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona alias COVID-19.

Tulus mengatakan hal pertama yang harus menjadi perhatian saat diterapkan kebijakan karantina wilayah adalah pasokan logistik yang harus terjaga.

“Karena saat kebijakan karantina wilayah atau bahkan lockdown dilakukan, yang tetap harus dibuka adalah akses pada logistik,” kata Tulus di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Bahkan, lebih ideal lagi jika seluruh kebutuhan konsumen atau masyarakat secara umum ditanggung oleh negara.

Tulus mencontohkan di banyak negara yang memutuskan untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown, menanggung kebutuhan konsumsi masyarakat dengan baik.

“Di Australia misalnya, setiap orang diberikan subsidi sebesar Rp11 juta selama masa karantina wilayah diterapkan di negara itu,” katanya.

Menurut Tulus, hal itu merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang manakala memang karantina wilayah untuk kepentingan yang lebih besar diterapkan.

Ia menambahkan, jika pemenuhan kebutuhan hak hidup akan pangan tidak bisa dipenuhi sehingga tidak dapat dilakukan maka pemerintah harus mampu menjamin akses pada bahan pangan mudah.

“Akses-akses harus dipermudah dengan harga yang wajar. Jangan sampai dikarantina wilayahnya, tapi masyarakat sulit mengakses bahan logistik dan kalau pun ada, harganya di luar batas rasional,” katanya.

Ia menekankan pentingnya aksesibilitas dan keterjangkauan atas barang konsumsi bagi masyarakat. “Jadi antara aksesilibilitas dan keterjangkauan itu harus dua paket yang harus diperhatikan oleh pemerintah, kalau tidak ya jangan main-main dengan karantina wilayah atau bahkan lockdown,” katanya.

Tulus juga mengusulkan ada bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah di saat situasi sulit akibat pandemi COVID-19 misalnya memberikan subsidi potongan 30-50 persen tagihan konsumen misalnya listrik, telepon, atau air khususnya bagi daerah-daerah yang dinyatakan harus karantina wilayah.

Semua hal itu, kata Tulus, perlu sangat dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya social unrest, kaos, atau kerusuhan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di kalangan masyarakat. (rah/Ant)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tinggalkan Komentar