BERANDA MUKTAMAR IPHI OPINI

RS Haji Jakarta, Medan, Surabaya, dan Ujung Pandang Keterkaitanya dengan IPHI

Dudung Badrun SH MH. Foto: IPHI

Oleh

Dudung Badrun, SH. MH

Ketua Advokasi dan Hukum PP IPHI

 

Bertolak dari ide pembangunan RS Haji Indonesia, ini bermula untuk mengenang tragedi meninggalnya 631 jamaah haji asal Indonesia pada musibah Terowongan Al-Muaisim, Mina, Arab Saudi pada 2 Juli 1990/1410 H silam.

Gagasan yang diprakarsai Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan pemerintah RI ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama [SKB] oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI pada tahun 1991 dengan membentuk panitia pembangunan Rumah Sakit [RS] Haji Indonesia untuk daerah embarkasi Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan.

Pembangunan RS Haji di 4 daerah embarkasi ini selesai dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto, masing-masing pada: 4 Juni 1992 untuk RS Haji di Medan, RS Haji Ujung Pandang pada 16 Juli 1992, RS Haji Surabaya pada 17 April 1993 dan pada 12 November 1994 RS Haji Jakarta diresmikan.

Setelah pembangunan dan peresmian Rumah Sakit Haji Indonesia (RSHI) rampung, kemudian  untuk pengelolaan dan pengoperasian rumah sakit ini, kembali Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengelolaan RSHI.

Dalam salah satu butir pasalnya menyebutkan: untuk pelaksanaan keputusan bersama ini perlu dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Indonesia.  ”Kedudukan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) merupakan bagian pendiri dari Rumah Sakit Haji Indonesia (RSHI) sekaligus Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta yang dibentuk pada 1997.

Berita Terkait

Yayasan ini dibentuk sebagai pelaksanaan SKB dari 3 menteri yaitu: Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan, untuk pengelolaan dan pengoperasian Rumah Sakit Haji melalui Yayasan RS Hj Indonesia yang manejemenya Operasionalnya dari IPHI.

 

Dalam perjalanannya kemudian, pengelolaan empat Rumah Sakit Haji Indonesia ini tidak berjalan sesuai ketentuan SKB yang diteken menteri, yang merupakan cikal bakal dan aturan dasar dalam pendirian dan pengoperasian rumah sakit.

Tercatat kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masuk dalam pengelolaan RS Haji Jakarta melalui yayasan yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta, kemudian RS Haji Makasar yang dikendalikan  Pemprov Sulsel, Pemkot Surabaya yang kemudian menyerahkan pengelolaan RS Haji Surabaya ke Pemprov Jawa Timur dan RS Haji Medan yang dikelola bersama antara Pemprov Sumut dengan IPHI Medan.

Khusus untuk RS Haji Jakarta, pada awalnya untuk menjalankan SKB tiga menteri, PP IPHI bersama pihak Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, hal ini berdasar akta pendirian oleh Notaris Sutjipto / Nomor: 20 Tanggal 5 Maret 1997. Sedangkan untuk pengelolaannya dijalankan IPHI bersama-sama Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta.

Namun kemudian untuk Rs Hj Jakarta pada tahun 2004 muncul Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor: 13 Tahun 2004 tentang perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta dari semula yayasan menjadi perseroan terbatas (PT) yang kemudian dicatat dalam akta notaris bernomor: 71 Tanggal 17 September 2004 tentang pendirian PT Rumah Sakit Haji Jakarta, dan pada 14 Desember 2004 terbit akta perubahan nomor: 73.

Perda Pemprov DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004 sebagai payung hukum pembentukan PT RS Haji Jakarta ini kemudian di-Yudisial Riview ke Mahkamah Agung RI, yang mana dalam salah satu putusannya menyebutkan bahwa Perda Nomor 13 Tahun 2004 tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum.

MA memberikan perintah kepada termohon dalam hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar mencabut Perda 13/2004 tersebut.

Namun permasalahan pengelolaan RS Haji Jakarta setelah putusan Yudisial Review MA dan Perda pengganti, tidak serta merta surut. Setelah itu, muncul lagi permasalahan dalam pengelolaan RS Haji Jakarta, terlebih setelah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT RS Haji Jakarta sebagai turunan akta pendirian perseroan, nomor: 71/2004, maka yang berhak mengelola RS Haji Jakarta dan sekaligus menyempurnakan organisasi Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, adalah IPHI. (*)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: