BERANDA BERITA HUKUM UTAMA

Din Syamsuddin Peringatkan Pemerintah dan DPR Jangan Tutupi Kasus Korupsi

Din Syamsuddin. (Foto: iNews)
 

JAKARTA, hajinews.id – Makin merajalelanya kasus korupsi di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat hingga puluhan triliun rupiah menjadi keprihatinan mendalam bagi Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin.

Secara khusus mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu menyoroti kasus korupsi skala besar di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri hingga dugaan korupsi di PT Taspen.

Bagi Din tak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk tidak melakukan penegakan hukum secara serius terhadap skandal megakorupsi di BUMN. Adanya desakkan pembentukan panitia khusus (pansus) oleh sejumlah anggota DPR RI mesti ditindaklanjuti untuk membuktikan seterang-terangnya kasus yang telah merugikan negara dan masyarakat triliun rupiah itu.

Din mencermati usulan pembentukan pansus itu penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR benar-benar serius. Dalam Sarasehan DN-PIM yang mengangkat tema ‘Indonesia Maju: Prasyarat Nirkorupsi’ yang digelar di Sekretariat DN-PIM, Jakarta, baru-baru ini Din menekankan bahwa kalau pemerintah dan DPR sungguh-sungguh, pasti mendorong ada pansus DPR.

Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Asabri harus dilakukan DPR agar kasus ini terang benderang seperti Centurygate dan Hambalanggate yang jumlah kerugian negaranya lebih sedikit. “Kalau terjadi pembiaran, tidak segera diselesaikan di jalur politik hukum, pansus di DPR, maka saya berani menuduh pemerintah berupaya untuk menutup-nutupi korupsi ini,” ujar Din menegaskan.  “Maka tidak ada jalan lain, buka seluas-luasnya. Kalau sampai kasus ini ada yang ditutup-tutupi, saya kira akan berhadapan dengan rakyat.”

Lebih jauh Din mengingatkan agar jangan ada tebang pilih dan jangan ada pihak yang berupaya menghalangi kerja agenda pemberantasan korupsi. Apakah itu partai politik, lembaga negara atau organisasi masyarakat

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap rakyat dan negara. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat baik yang bernilai kecil maupun besar. “Kita mendukung penuntasan kasus-kasus korupsi, baik yang lama maupun yang baru. Baik yang kecil apalagi yang besar.”

Jika masih ditemukan praktik korupsi di Indonesia, Din menggarisbawahi maka bisa dikatakan Indonesia Maju tidak bisa direalisasikan. “Kalau masih ada korupsi, maka bukanlah Indonesia Maju. Kalau masih dan apalagi merajalela korupsi, baik terselubung maupun nyata, maka Indonesia Maju bagaikan jauh panggang dari api.”

“Jangan katakan Indonesia Maju kalau korupsi masih merajalela. Kalau penyelenggara negara khususnya pemangku amanat tidak bersungguh-sungguh memberantas korupsi, itu bertentangan secara diametral dengan Indonesia Maju,” lanjut Din menandaskan.

Tak hanya itu, Indonesia Maju harus didukung dengan majunya pikiran, perbuatan dan hati semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat. “Maju dalam pikiran, perbuatan, dan juga hati. Ternyata korupsi masih ada. Bahkan, korupsi itu semakin merajalela.”

Dalam pandangan Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini Indonesia Maju itu harus ditandai oleh sepi atau tiadanya korupsi dalam kehidupan kebangsaan ini, khususnya oleh para penyelenggara negara. (rah/ berbagai sumber)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: