BERITA INFO HAJI UTAMA

Pemerintah Cabut Moratorium Ijin Travel Umrah

Jakarta, Hajinews.id,- Kementerian Agama (Kemenag) mencabut moratorium pemberian izin baru untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel umrah.

Aturan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 28 tahun 2020, yang mencabut aturan sebelumnya KMA nomor 229 Tahun 2018.

Pencabutan moratorium memberikan ruang untuk berkembangnya bisnis syari’ah sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sistem perizinan dan pengawasan online sudah siap yang menjadi alasan membuka kembali pemberian izin PPIU,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Nizar (detikcom, Kamis, 13/2/2020).

Namun tidak semua masyarakat bisa mengajukan izin baru sebagai PPIU. Aturan tidak berlaku bagi PPIU yang izinnya telah dicabut pemerintah, karena mendapat sanksi terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus. Izin juga tidak bisa diperoleh Biro Perjalanan Wisata (BPW), yang pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus.

Berita Terkait

“Pihak melakukan pelanggaran dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat mengajukan izin. Ini upaya preventif dan pelindungan agar masyarakat terhindar dari perbuatan pihak yang tidak punya niat baik. Juga agar memberikan efek jera kepada mereka dan tidak ditiru yang lain,” kata Nizar.

Persyaratan mendapat rekomendasi izin operasional sebagai PPIU selanjutnya diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 100 Tahun 2020. Untuk menjamin pelaksanaan KMA nomor 28 tahun 2020 tentang pencabutan moratorium dan syarat rekomendasi izin operasional PPIU, Kemenag telah memberikan surat edaran pada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenang di seluruh Indonesia.

Surat edaran tersebut berisi upaya yang dilakukan Kanwil Kemenag, sehingga aturan soal penyelenggara atau travel umrah bisa dilaksanakan dengan baik.(fur/detik).

 

 

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: