BERANDA BERITA HUKUM UTAMA

Buronan Honggo yang Rugikan Negara Rp 35 Triliun Diburu ke China

Foto ilustrasi Gedung PN Jakpus. (Detik)

JAKARTA, hajinews.id – Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan Polri masih terus memburu tersangka kasus kondensat, Honggo Wendratno yang masih buron hingga saat ini. Pengejaran terhadap tersangka kasus yang merugikan negara Rp 35 triliun ini dilakukan hingga ke China.

“Tetap kami lakukan (pengejaran). Polri telah menerbitkan red notice kepada Interpol sebagai upaya untuk melacak keberadaan Honggo. Notice sudah kami sebarkan di seluruh dunia,” ujar Brigjen Daniel di Kantor Bareskrim, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Sedangkan proses hukum kasus ini tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. “Saat ini sedang dalam proses peradilan Jakarta Pusat,” kata Daniel.

Persidangan perdana pada Senin (10/2/2020) dihadiri oleh dua terdakwa yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono serta mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

Daniel menegaskan bahwa meskipun Honggo belum ditemukan, proses peradilan dapat terus berjalan secara in absentia yakni tanpa kehadiran terdakwa. “Kasus tindak pidana korupsi masih boleh dilakukan peradilan in absentia,” jelas Daniel.

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) ini, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno.

Namun Honggo hingga saat ini masih buron. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian terhadap Honggo yang saat ini diduga sedang berada di China, Hong Kong atau Singapura.

Kasus ini bermula saat PT TPPI yang memproduksi kondensat (cairan bahan kimia) bermasalah dalam sektor keuangan. PT TPPI menjual kondensat itu ke Pertamina lewat BP Migas.

Pada 28 Desember 2011, dibuat Perjanjian Induk Restrukturisasi (Master Restructuring Agreement) untuk menyelamatkan bisnis PT TPPI. Sumber pendanaan untuk restrukturisasi dan penyelesaian utang TPPI berasal dari fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD 500 juta dari Deutch Bank berdasarkan Term Loan Faciity Agreement yang melalui Petroina.

Ternyata perjanjian bisnis itu bermasalah. Kasus besar korupsi tersebut terendus sejak Mei 2015. Pada 2016, Bareskrim Polri menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus penjualan kondensat oleh PT TPPI. Hasilnya, ada kerugian negara sebesar Rp 35 triliun.

Berita Terkait

“Perkara korupsi itu jika merujuk pada PKN BPK telah merugikan negara sebesar USD 2,7 miliar atau jika dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp 35 triliun,” kata Kasubdit Money Laundering Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri kala itu, Kombes Golkar Pangerso pada 25 Januari 2016.

Pada 2018, Polri dan Kejagung menunda pelimpahan berkas kasus kondensat ini karena Honggo masih buron. Setelah bertahun-tahun berkas mengendap di kepolisian, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan dan diteruskan ke PN Jakpus.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi meminta Polri untuk serius mencari Honggo yang merupakan saksi kunci kasus itu.

“Honggo ini saksi kunci. Jangan-jangan dua (tersangka) itu bisa bebas (karena ketiadaan Honggo),” kata Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kapolri, Kamis (29/1/2020).

“Ini korupsi puluhan triliun (rupiah). Polisi harusnya bisa lebih cepat lagi cari Honggo lewat jalur Interpol,” tegas Mulyadi.

Belum lama ini Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyoroti kasus-kasus megakorupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan pernyataan sikap bersama sekaligus menuntut penuntasan seluruh skandal megakorupsi tanpa terkecuali.

Dalam pernyataan sikap bersama, Ketua FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slamet Ma’arif menyatakan berdasarkan catatan mereka bahwa kasus-kasus megakorupsi yaitu kasus korupsi yang merugikan negara bernilai triliunan rupiah dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan semakin menjadi-jadi dan menggila.

Dari siaran pers yang diterima redaksi hajinews.id, Jumat (24/1/2020), FPI, GNPF-Ulama dan PA 212 mensinyalir banyak kasus korupsi yang justru ditutup-tutupi dan melibatkan lingkaran dalam kekuasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai aktor yang berperan membangun skenario untuk menutup-nutupi kasus agar tidak terbongkar, di antaranya yaitu kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Kasus ini diduga sengaja diambangkan dan disembunyikan dari kontrol publik karena melibatkan petinggi aparat penegak hukum yang melindungi Honggo sang koruptor. (rah/berbagai sumber)

 

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: