BERANDA BERITA JIWASRAYA GATE POLITIK UTAMA

Jalan Panjang Pembentukan Pansus Jiwasraya

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin saat menerima usulan pembentukan Pansus Jiwasraya dari PKS dan Partai Demokrat. (Foto: Ist)

JAKARTA, hajinews.id – Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Azis Syamsuddin menyatakan pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket Jiwasraya yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) prosesnya masih panjang.

“Prosesnya masih banyak yang harus dilewati,” kata Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu di Jakarta, Ahad (9/2/2020).

Azis membenarkan proses pengajuan usulan kedua fraksi itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan akan diproses secara administrasi.

Selanjutnya, materi usulan itu akan diagendakan dan dirapatkan di dalam Rapim (Rapat Pimpinan) untuk diputuskan di dalam Bamus (Badan Musyawarah),” ujar Azis.

Setelah itu usulan akan dibacakan di dalam Rapat Paripurna DPR sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

“Jadi belum ada jaminan akan dibacakan dalam forum Rapat Paripurna terdekat,” tambah Azis.

Pernyataan Azis ini datang untuk menanggapi langkah dua fraksi di parlemen yakni F-PD dan F-PKS yang telah secara resmi pada Selasa (4/2/2020) lalu, memasukkan usulan pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya ke kantor Sekretariat Dewan.

“Ya, tidak ada jaminan proses (pembentukan Pansus) akan berjalan cepat dan mulus. Kita tidak bisa berasumsi lebih dulu. Kita ikuti saja prosesnya berjalan. Apalagi ini usulan baru masuk kemarin, jadi tentu masih dalam proses administrasi Sekjen DPR,” papar Azis.

Azis mengingatkan saat ini juga telah terbentuk panitia kerja (Panja) Jiwasraya di tingkat komisi-komisi di DPR, yakni Panja di Komisi III, Komisi VI, dan Komisis XI yang bekerja untuk membahas masalah sama.

“Sebaiknya kita tunggu perkembangan dan hasil rapat di tingkat Panja itu dulu, supaya tidak terjadi saling tumpang tindih penanganan masalah. Kita tidak bisa terburu-buru, karena semua ada mekanisme dan telah diatur prosedurnya,” papar Azis.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolhukam), dirinya terus memantau perkembangan masalah ini di parlemen.

Berita Terkait

“Secara mekanisme, sebenarnya tidak boleh ya terjadi tumpang tindih penanganan masalah. Seperti sekarang ini ada usulan pembentukan Pansus, ketika Panja juga masih sedang bekerja,” kata Azis.

“Seharusnya, biarkan saja terlebih dahulu Panja bekerja sampai tuntas dan mengambil kesimpulan, kemudian hasil kerjanya di follow-up dalam proses yang selanjutnya di Rapim dan Bamus, untuk kemudian sampai dibacakan di sidang Paripurna,” lanjut Azis.

Pada tingkat rapat di Badan Musyawarah (Bamus) semua masukan akan didengar dan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan apakah usulan pembentukan Pansus perlu diagendakan dalam rapat paripurna terdekat atau tidak.

“Ya di Bamus dan Rapim, semua masukan kita pertimbangkan, apa perlu usulan dibawa ke sidang paripurna atau tidak. Di Rapat paripurna yang akan memutuskan pembentukan Pansus atau tidak. Mekanismenya begitu. Jadi semua perlu proses dan menghormati aturan main di parlemen,” jelas Azis.

Lalu bagaimana dengan sikap F-PKS dan F-PD menyikapi dinamika politik yang bergulir di parlemen atas usulan pembentukan Pansus Jiwasraya yang mereka tempuh?

Kedua fraksi tersebut sebelumnya sudah mempertanyakan nasib usulan pembentukan pansus terkait skandal di PT Asuransi Jiwasraya yang telah disampaikan ke Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (6/2/2020).

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan mempertanyakan tahapan yang akan ditempuh pimpinan DPR dalam menyikapi usulan fraksinya dan PKS tersebut.

“Pimpinan, pada 4 Februari 2020, tanda tangan 104 anggota DPR pengusul hak angket (pansus) Jiwasraya sudah diterima Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin. Tolong dijelaskan, bagaimana tahapan selanjutnya dan hingga kapan akan disampaikan dalam sidang paripurna terhormat ini,” kata Irwan saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis lalu.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PKS Ahmad Junaidi Auly menyatakan bahwa kasus terkait Jiwasraya sudah melibatkan banyak sektor dan mitra kerja beberapa komisi di DPR.

Dia pun mendesak agar pimpinan DPR segera menindaklanjuti usulan pembentukan pansus yang telah disampaikan fraksinya bersama Demokrat. “Kami ingin menekankan bahwa agar usulan pansus hak angket ini segera ditindaklanjuti,” tegas Ahmad.

Menyikapi ini, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar selaku pemimpin Rapat Paripurna DPR membenarkan bahwa Aziz telah menerima usulan pembentukan Pansus Jiwasraya yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat dan PKS.

Namun, menurutnya, usulan tersebut masih berada di Aziz dan belum disampaikan ke empat pimpinan DPR lainnya. Ia menyatakan akan segera mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar usula tersbeut dapat disampaikan di Rapat Paripurna DPR. “Kami akan agendakan rapat Bamus untuk disampaikan di Paripurna,” tutur sosok yang akrab disapa Cak Imin itu. (rah/berbagai sumber)

Facebook Comments

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: