Wacana Hukuman Mati Koruptor, Jokowi Diminta Jangan Kebanyakan Janji

Presiden Jokowi saat menghadiri pentas drama Prestasi Tanpa Korupsi di SMK 57, Jakarta, Senin (9/12). (Foto: CNNIndonesia)
banner 800x800

JAKARTA, hajinews.id Р Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hukuman mati bagi koruptor tak bisa dipegang. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donald Fariz berpendapat, Jokowi kebanyakan janji.

Sebab, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih urgen ketimbang mewacanakan hukuman mati.

Bacaan Lainnya



banner 400x400

“Jangan kebanyakan janji deh. Keluarin aja Perppu KPK, itu jauh lebih penting daripada janji-janji hukuman mati pada pelaku kejahatan Korupsi,” kata Donald saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Lagipula, Donald meneruskan, di dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31/1999 telah diatur hukuman mati bagi koruptor.

Oleh karena itu, Donald berkesimpulan bahwa Jokowi tidak membaca secara lengkap isi UU Tipikor.

“Kok mewacanakan hukuman mati, padahal itu sudah ada aturannya,” tegas Donald.

Senada dengan ICW, wacana hukuman mati bagi koruptor yang disampaikan Jokowi itu dianggap tak substansial dan dinilai oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas hanya sebatas jargon belaka di tengah ancaman pemberantasan korupsi.

Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan wacana hukuman mati bagi koruptor yang disinggung Jokowi hanya akan memunculkan perdebatan baru. “Bagi saya memperdebatkan hal hal yang panjang lebar, tidak juga bermanfaat bagi pemberantasan korupsi, memberikan wacana yang tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Feri saat dikonfirmasi, Selasa (10/12).

Feri menilai pidana mati menjadi perdebatan selama ini, karena banyak yang menolak penerapan hukuman tersebut. Menurutnya, ketimbang menimbulkan perdebatan baru, Jokowi lebih baik melakukan tindakan yang konkret dalam pemberantasan korupsi.

Hal yang paling utama, tegas Feri, Jokowi harus berani menerbitkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK serta menegaskan tak lagi memberikan grasi kepada koruptor. (rah/rmol/cnnindonesia)

Facebook Comments
banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *