Menag Ditantang Tunjuk Sekolah Mana yang Pengajarnya Kampanyekan Khilafah

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.




JAKARTA, hajinews.id – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tak asal berbicara ihwal adanya sekolah yang disebut pengajarnya mengkampanyekan khilafah.

“Nah, sekarang saya mau tanya, studi kasusnya di mana? Kasus yang mengatakan guru mengajarkan dan mengatakan guru sebagai penganut khilafah itu di daerah mana? Jangan ini loh, jangan membuat narasi-narasi yang nggak ada faktanya,” tegas Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Bacaan Lainnya


banner 400x400

“Saya, kalau itu yang dinyatakan Menag, saya mau tanya, ‘SD mana Pak yang mengajarkan itu? MTS mana yang mengajarkan itu?’” sambung politisi  PAN ini.

Yandri mempersoalkan hal itu karena menurutnya, tidak ada kasus yang pengajarnya terbukti mengkampanyekan khilafah. Yandri mengaku akan menanyakan hal itu ke Menag.

“Toh sampai sekarang kan polisi nggak ada yang tangkap. Nggak ada juga yang dituduh. Nah, saya akan tanya itu. Jadi Pak Menag jangan asal bicara. Kalau memang misalkan ada guru, ya gurunya mana? Di SD mana?” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menag Fachrul Razi berbicara soal rencana penghapusan materi khilafah dalam pelajaran agama di sekolah madrasah. Fachrul menyebut khilafah memang ada di sejarah Islam, namun para pengajar saat ini menurutnya menyimpang.

“Memang kalau di sejarah Islam ada, tapi pengalaman yang lalu ya mungkin nggak tahu kesalahannya di mana yang jadi pengajarnya justru menyimpang ke mana-mana, mengkampanyekan khilafah,” kata Fachrul Razi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Rencana penghapusan materi khilafah dalam pelajaran agama di sekolah madrasah oleh Kemenag memunculkan pertentangan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai proses belajar-mengajar yang mengandung konten khilafah serta perang atau jihad tak perlu dihapus dalam mata pelajaran agama karena bagian dari sejarah Islam.

Menurut Ace bahwa yang terpenting para pemateri harus mengajarkan kepada peserta didiknya kalau penerapan konsep khilafah di Indonesia tidak dibenarkan. “Jadi yang seharusnya dikedepankan adalah kemampuan para pendidik untuk menjelaskan tentang konsep kenapa kita menerapkan sistem kenegaraan kita saat ini dimana Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yang tepat dan keharusan kita mengedepankan moderasi beragama,” kata Ace.

Ace menekankan khilafah adalah bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. “Khilafah merupakan bagian dari sejarah khazanah produk sejarah dalam Islam. Sementara jihad juga bagian dari doktrin dari ajaran Islam yang penting untuk dipelajari dan dimaknai secara komprehensif,” ujar Ace.

Karena itu Ace menegaskan, sejarah tersebut  tak boleh dihapuskan. “Khilafah itu merupakan produk sejarah dalam Islam yang jejak-jejak peradabannya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Kita tidak boleh menghapus fakta sejarah itu,” tutur politisi Partai Golkar ini. (rah/detik)

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.