Jokowi: Menteri BUMN Sudah Tegas Banget, Jangan Ada Lagi yang Main-main

Joko Widodo. (Foto: Antara)




JAKARTA, hajinews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara sudah tepat.

“Sudah diputuskan oleh menteri BUMN. Udah itu tegas sekali,” ujarnya seusai meresmikan Tol JORR 2 ruas Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Bagi Jokowi, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan pelanggaran aturan tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, namun semua perusahaan BUMN.

“Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main,” kata Jokowi lagi.

Disinggung mengenai Dirut definitif Garuda yang baru, Jokowi enggan berkomentar. Dia menyerahkan keputusan pada Erick Thohir. “Tanyakan ke Menteri BUMN. Ini ada,” kata Jokowi seraya menunjuk Erick Thohir.

Berbagai kebobrokan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. di bawah kepemimpinan Ari Askhara terbongkar satu per satu menyusul terkuaknya kasus penyelundupan yang dilakukan Ari baru-baru ini.

Garuda ramai dibicarakan karena masuknya komponen Harley Davidson bekas dan dua sepeda baru Brompton ilegal. Barang mewah itu masuk melalui pesawat Airbus A330-900 milik Garuda yang baru saja tiba di Tanah Air. Barang-barang yang diduga masuk secara ilegal tersebut masih dalam penelitian oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Beberapa hari kemudian atau tepatnya kemarin (5/12/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir menggelar konferensi pers terkait Harley dan sepeda Brompton. Dalam paparannya, Erick menjelaskan berdasarkan laporan dari komite audit, Harley tersebut merupakan milik Ari Askhara.

Erick mengaku sedih dengan hal ini. Erick pun mengambil keputusan yakni mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia. “Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan Direktur Utama Garuda dan tentu proses dari pada ini karena perusahaan publik ada prosedurnya,” ujar Erick. (rah/jawapos)

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.