Desa Siluman Bukti Data Pemerintah Cacat

Ilustrasi desa fiktif




Jakarta, hajinews.id,- Kasus desa siluman atau desa hantu yang diajukan untuk menyedot dana desa makin seru. Pengamat menilai hal itu menunjukkan data pemerintah cacat, dan ada kesengajaan yang dilakukan oleh penjahat berdasi untuk menilap dana desa.

Menteri keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut penyelewengan inu sudah terjadi beberapa tahun lalu.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menuturkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri terkait penemuan fakta desa ‘siluman’ itu.

Total desa saat ini sebanyak 74.954 wilayah. Masing-masing desa mendapatkan dana yang bervariasi dari pemerintah setiap tahunnya. Formula perhitungannya dilihat dari kondisi desa, misalnya kemiskinan. Jadi ada desa minimal Rp800 juta, tapi juga ada yang dapat Rp2 miliar, kalau memang lebih miskin.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengaku tak terkejut dengan penemuan desa fiktif. Masalahnya, basis data yang dimiliki pemerintah juga masih terbatas, khususnya di daerah.

“Ini kan dana triliunan, puluhan triliunan sangat menggiurkan. Dana desa diatur aparatur desa yang secara kapasitas timpang antara pemerintah daerah dan pusat, maka bisa saja penyelewengan terjadi,” imbuhnya.

Andai saja basis data yang dimiliki pemerintah sudah ‘apik’, pastinya tak ada kucuran dana ke desa fiktif. Sebab, verifikasi yang dilakukan juga bisa dilakukan dengan benar.

“Kalau sistemnya benar, harusnya ada verifikasi. Jadi, mungkin ada masalah di basis data,” ujar Fithra. (fur/cnni).

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.