Kata Ekonom, Tim Ekonomi Jokowi Harus Diganti, Ini Alasannya

Kabinet Jokowi I (dok)




Jakarta, hajinews.id,- Ekonom dari Centre of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah berpendapat bahwa tim ekonomi Kabinet Jokowi jilid dua sebaiknya digati total. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perindustrian Amran Sulaiman.

Untuk Sri Mulyani, Piter mengatakan terlalu aman dalam mengeluarkan kebijakan terutama saat ekonomi global melambat seperti sekarang ini. Padahal, pemerintah seharusnya menerbitkan kebijakan yang lebih ekspansif  agar ekonomi dalam negeri bisa tedorong.

“Sri Mulyani terlalu main aman. Kalau ekonomi lagi tumbuh tinggi tidak apa-apa main aman, kendaraan melaju kencang tetap hati-hati. Tapi ini kan pertumbuhan ekonomi sedang melambat, nah ini seharusnya pemerintah tekan gas lagi,” ungkap Piter seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).

Piter mengatakan contoh nyata kebijakan ‘cari aman’ Sri Mulyani bisa dilihat dari kebijakannya dalam menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 turun dari 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi hanya 1,76 persen terhadap PDB.

Jika defisit semakin turun, artinya pemerintah perlu menargetkan pendapatan negara, terutama pajak meningkat. Sebagai gambaran, pendapatan negara tahun ini ditargetkan sebesar Rp2.165,1 triliun, sedangkan pendapatan APBN 2020 naik menjadi Rp2.233,2 triliun.

Kenaikan pendapatan agar agaknya tak terlalu timpang dengan target belanja negara yang ditetapkan pemerintah. Dalam APBN 2019, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.  Kemudian, tahun depan naik menjadi Rp2.540,4 triliun.

“Kalau defisit turun artinya kan pemerintah harus memacu penerimaan pajak agar menutup kebutuhan untuk belanja. Pajak kalau targetnya naik dampaknya buruk ke investasi dan konsumsi,” kata Piter.
Jika investasi dan konsumsi melemah, maka ekonomi dalam negeri bisa dibilang tak berkembang. Ini artinya, pemerintah akan semakin sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Kalau ekonomi sedang melambat yang harus didorong ya konsumsi dan investasi. Kalau pajak ditingkatkan kan orang jadi dikejar-kejar pajak, investasi dan konsumsi jadi berkurang,” jelasnya.

Untuk Enggartiasto, kegagalan kerja ia sampaikan terkait kesepakatan perdagangan bebas Indonesia dengan sejumlah negara.  Menurutnya, perdagangan bebas yang diharapkan bisa memperbaiki kinerja neraca perdagangan Indonesia belum berhasil.

Di eranya, Indonesia justru semakin dibanjiri barang impor yang membuat neraca perdagangan kian defisit. “Menteri Perdagangan itu asal buka-buka perjanjian perdagangan internasional saja, tanpa tujuan. Impor justru meningkat luar biasa karena kebijakan itu. Seharusnya kan kalau kondisi seperti ini menahan laju impor,” ujar Piter.

Bacaan Lainnya


banner 400x400

Sepanjang 2016-2019, Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan 14 perjanjian dagang hingga pengkajian ulang perjanjian dagang. Beberapa perjanjian yang dimaksud, antara lain Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA, Asean-Hong Kong Free Trade Agrement and Investment, Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement (PTA), dan ASEAN-Jepang Invesment, Service and MNP.

“Seharusnya setiap perundingan pertimbangkan juga kondisi industri dalam negeri. Ini kan kebanyakan industri mengeluh,” kata Piter.

Untuk Airlangga pergantian perlu dilakukan karena selama menjadi menteri ia terlalu fokus pada industri 4.0 atau yang sudah modern. Padahal kata Piter, saat ini industri di Indonesia banyak yang masih konvensional atau tradisional.

“Industri manufaktur terus menurun, Menteri Perindustrian ini seperti tidak memiliki konsep. Kebanyakan membicarakan 4.0,” ucap Piter.

Mengutip data BPS, pertumbuhan industri kuartal II 2019 hanya 3,54 persen. Realisasi itu berada di bawah pertumbuhan ekonomi yang menyentuh 5 persen dan turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,88 persen.

Sementara itu untuk Darmin dan Amran, Piter menilai kedua menteri tersebut tak memiliki konsep yang jelas selama memimpin. Ia bilang Darmin kurang berhasil mengkoordinasikan kementerian yang berada di bawah naungannya.

“Darmin konsep mau ke mana tidak ada. Butuh orang baru, orang yang punya arah. Kemarin menteri jalan sendiri-sendiri semua,” ucapnya.

Begitu juga dengan Amran, Piter menyebut seharusnya Amran memiliki terobosan untuk meningkatkan sektor pertanian di Indonesia. Sebab, masalah kemiskinan di dalam negeri sulit diselesaikan jika pertanian di Indonesia belum membaik.

“Pendataan komoditas tidak jelas, masalah banyak di pertanian. Ada masalah produksi juga, tidak ada prestasi. Padahal harapan itu ada di pertanian, potensi besar,” jelas Piter. (fur/cnnIndonesia).

banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.